Home Berita Ingin Dapat Bantuan Hukum? Pemkab Anggarkan Rp 5 Juta per Kasus

Ingin Dapat Bantuan Hukum? Pemkab Anggarkan Rp 5 Juta per Kasus

0

Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin telah difinalisasi kemarin. Nantinya setelah disahkan, raperda ini akan menganggarkan Rp 5 juta per kasus untuk membantu masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

“Pemda akan menganggarkan Rp 5 juta per kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi mitra pemerintah daerah. Anggaran tersebut untuk membantu masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum namun tidak mempunyai uang,” kata Mamun Murad, anggota Pansus Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2016).

Anggaran tersebut merupakan gabungan dari APBD Kabupten Tangerang dan juga bantuan dari pemerintah pusat terkait program penangan kasus terhadap masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

“Setiap LBH yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, harus memiliki legalitas lembaga yang jelas dan juga sertifikat untuk dapat memberikan bantuan hukum melalui lembaga-lembaga sertifikat bantuan hukum yang resmi,” lanjut Ma’mun.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang fraksi partai Golkar ini menambahkan, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat merupakan sebuah kewajiban pemerintah dalam memberikan kesetaraan dalam mencari keadilan, sehingga pemerintah harus dapat memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu.

“Melalui raperda ini, pemerintah di wajibakan memberikan bantuan hukum ke masyarakat yang tersangkut permasalahan hukum apa saja. baik itu kriminal, narkoba bahkan kalau perlu untuk persidang cerai. Diharapakan mereka dapat diberikan bantuan hukum,” tambahnya.

Sementara, Ketua GP Ansor Kabupaten Tangerang Khoirun Huda mengatakan sebagai salah satu pengurus organisasi masyarakat dirinya mendukung langkah pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Saya rasa Perda ini sangat urgen bagi masyarakat, karena melalui rapeda ini masyarakat yang kurang mampu dapat mengakses bantuan hukum saat berhadapan dengan masalah-masalaha yang terkait dengan hukum, baik dalam permasalahan hukum pidana maupun masalah hukum perdata,” ungkapnya.

Huda berharap, pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memberikan anggaran yang cukup untuk mencover permasalahan hukum bagi masyarakat. “Agar nantinya setiap masyarakat yang mendapatkan masalah dapat difasilitasi dengan baik oleh LBH yang menjadi mitra pemerintaah daerah,” pungkasnya. (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here