Home Berita Jelang Pilgub, KPU Kota Tangerang Fasilitasi Deklarasi Jurnalis Kawal Demokrasi 

Jelang Pilgub, KPU Kota Tangerang Fasilitasi Deklarasi Jurnalis Kawal Demokrasi 

0

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang menggelar Deklarasi Jurnalis Kawal Demokrasi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten yang berkualitas. Deklarasi digelar di Wisma PGRI, Jalan A Damyati, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (15/12/2016).

Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi mengatakan, para insan pers dalam berperan pada Pilkada Banten mempunyai tingkat yang cukup tinggi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. “Maka peran kawan-kawan pers sangat dibutuhkan,” ucap pria yang kerap disapa Pane.

Dirinya berharap, Pilkada Banten ini dapat dibantu media massa dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar partisipasi pemilih dapat meningkat dari Pilpres kemarin.

Selain itu, dirinya menekankan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pemiihan Umum (Pemilu) pada pasal 113 A. Diketahui, pada pasal itu, pemerintah wajib dalam mensosialisasikan Pilkada dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab, diterangkan dirinya bahwa pemerintah setempat sampai hari ini belum memasang spanduk ataupun mensosialisasikan Pilkada Banten 2017.

“Plt Gubernur Banten sudah melakukan sosialisasi. Tapi Pemerintah Kota tangerang sampai saat ini belum ada sosialisasi untuk tingkatkan partisipasi pemilih. Maka dari itu, saya meminta kawan-kawan insan pers untuk dorong pemerintah setempat dalam mensosialisasikan Pilkada Banten 2017 untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” pinta Pane.

Ketua Devisi Teknis KPU Provinsi Banten Saeful Bahri memaparkan, proses Pilkada Banten dalam debat kandidat dibagi tiga tahap. Lalu dalam kampanye rapat umum pada setiap Paslon diberikan 2 kali dalam berkampanyenya. 

“Debat kandidat yang pertama pada 27 Desember 2016, selanjutnya 25 Januari 2017 dan 9 Februari 2017. Kalo kampanye rapat umum Paslon nomor urut 1 pada 15 Januari 2017 dan 5 Februari 2017. Paslon nomor urut 2 pada 8 Januari 2017 dan 4 Februari 2017,” papar Saeful.

Dikatakannya, dalam pemasangan iklan kampanye paslon hanya dilakukan oleh penyelenggaran Pilkada Banten. Maka dilarang paslon melakukan pemasangan ingin kampnye ataupun yang lainnya ke media elektronik, cetak maupun online. Sehingga, pada kampanye itu ditentukan oleh KPU Provinsi Banten dalam pemasangan ke media itu.

“Pemasangan iklan media elektronik untuk kampanye nasional, Radio regional maupun lokal dan cetak regional dan lokal,” terangnya sambil menambahkan, bahwa pada pencoblosan 15 Februari 2017, KPPS setelah perhitungannya pada berita acara harus secepatnya diberikan ke KPU RI untuk dilakukan pengupload ke website KPU RI. Hal itu dilakukan untuk meminimalis konflik yang terjadi saat penghitungan suara dan juga bukti ke masyarakat bahwa penyelenggara Pemilu transparan. (Yip)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here