Home Berita YLPKP Pertanyakan 7 Titik Menara BTS di Tangsel

YLPKP Pertanyakan 7 Titik Menara BTS di Tangsel

0

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon mempertanyakan regulasi izin pendirian Menara Base Transceiver Station (BTS) di Fasos-Fasum (Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum) milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua Umum YLPKP, Puji Iman Jarkasih mengatakan, pihaknya mempertanyakan demikian sebagai wujud dan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggara negara dan untuk keterbukaan informasi yang bersih Serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

“Ada tujuh titik yang sudah kita temukan yakni di Bahu Jalan Ciater Raya, Yakni di Kampung Maruga, dan Dekat Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Pondok Benda, Parakan, Rawa Buntu, dan didalam Kelurahan Pamulang Barat, sehingga kami mempertanyakan untuk keterbukaan informasi publik,” ujar Puji Iman Jarkasih, Selasa (10/10/2017).

Iman menyatakan, pembangunan Menara BTS tersebut diduga tidak memiliki izin atau lzin pemanfaatan lahan atau kajian dari Instansi terkait, sehingga Pembangunan BTS tersebut seharusnya tidak menggunakan fasilitas yang digunakan masyarakat pejalan kaki lantaran tidak mengganggu keindahan dan penggunanya.

“Pembangunan BTS tersebut menimbulkan pertanyaan kami sebagai masyarakat tentang prosedur pemanfaatan barang milik daerah yang bisa dilakukan tanpa kajian, dan melibatkan masyarakat. Menurut pemantauan dan obesvasi YLPKP, pembangunan BTS tersebut berlaku masif dan banyak di beberapa titik, sehingga  dengan dibangunnya Menara BTS tersebut diduga telah merugikan keuangan negara dan masyarakat di bidang perizinan atau pemanfaatan barang milik daerah dengan dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau secara korporasi,” jelasnya. (Arf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here