Home Berita Soleman B Pontoh Menerewang Pengganti Panglima TNI

Soleman B Pontoh Menerewang Pengganti Panglima TNI

0

Akhir-akhir ini permintaan penggantian Panglima TNI semakin menguat. Hal ini antara lain karena semakin dekatnya usia pensiun Jenderal TNI Gatot Nurmantio, berdasarkan Undang-Undang No 34/ 2004 Tentang TNI, dimana usia pensiun seorang perwira TNI adalah 58 tahun.

Menurut mantan Kabais TNI ( 2011-2013) Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, pada tahun 2018 yang akan datang, Gatot akan tepat berusia 58 tahun. Selain itu, dikhawatirkan kiprah beliau akhir-akhir ini yang dikhawatirkan dapat membawa TNI kembali kekancah politik praktis. Hal itu seperti yang dinyatakan Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, bahwa setidaknya Kontras mencatat ada beberapa pernyataan dan sikap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dinilai kontroversial dan sarat politik, meski hal itu dibantah sebagai pernyataan yang politis oleh Gatot.

Kemudian yang menjadi perhatian publik adalah, siapa yang akan menjadi pengganti Gatot. Undang-Undang No 34/ 2004 Tentang TNI Pasal 13 Ayat 4, mengatur bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan, yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala Staf Angkatan.

Dengan demikian, ketiga Kepala Staf yang sedang menjabat saat ini memiliki peluang yang sama. Jadi, lanjutnya, tidak benar bahwa pengganti Panglima TNI harus berasal dari Kasad, seperti pernyataan Panglima TNI yang dilansir oleh jabar.tribunnews.com

“Sudah bisa saya pastikan, berdasarkan sejarah sebelumnya, bahwa yang menjadi Panglima TNI itu berasal dari Kasad. Karena mantan Kasad yang paham tentang visi misi TNI, tidak perlu lagi diajari,” kata mantan Kabais TNI ini, Minggu, (13/12/2017)

Soleman menjelaskan pola giliran jabatan Panglima TNI yang telah terbentuk. Pertama, kata dia. Laksamana TNI Widodo (26 Oktober 1999-7 Juni 2002) dari TNI AL. Kedua, Jenderal TNI Endriartono Sutarto (7 Juni 2002-13 Februari 2006) dari TNI AD. Ketiga, Marsekal TNI Djoko Suyanto (13 Februari 2006-28 Desember 2007) dari TNI AU.

Keempat, Jenderal TNI Djoko Santoso (28 Desember 2007-28 September 2010) dari TNI AD.Kelima, Laksamana TNI Agus Suhartono (28 September 2010-30 Agustus 2013) dari TNI AL.Keenam, lanjut Soleman, Jenderal TNI Moeldoko (30 Agustus 2013-8 Juli 2015) dari TNI AD dan ketujuh adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (8 Juli 2015-Sekarang) juga dari TNI AD.

“Dari pola giliran yang sudah terbentuk terlihat bahwa Kasad mendapat giliran kesempatan yang lebih besar daripada Kasal dan Kasau,” katanya.

Bila mengikuti pola yang telah terbentuk itu, Soleman melanjutkan, maka penempatan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI sebenarnya sudah merusak pola yang telah terbentuk. Bila mengikuti pola yang sudah terbentuk, maka setelah Jenderal Moeldoko, maka jabatan Panglima TNI seharusnya di isi dari TNI AU.

Tapi kenyatannya, kata Soleman, diisi dari TNI AD. Apabila kemudian Jenderal Gatot diganti lagi oleh Kasad, maka pola yang terbentuk menjadi semakin rusak, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap soliditas TNI.

Menurut Soleman, sejak diberlakukan UU TNI, maka tugas ketiga angkatan menjadi sangat jelas. Tidak ada salah satu angkatan yang dominan. Itulah sebabnya ketiga Kepala Staf dapat menjabat Panglima TNI secara bergiliran, tidak lagi didominasi TNI AD seperti yang terjadi pada zaman sebelum berlakunya UU TNI.

Jadi, lanjutnya lagi, sebagai pangganti Jenderal Gatot, yang berpeluang terpilih menjabat Panglima TNI adalah Kasau dan Kasal. Bila Presiden ingin memperbaiki pola giliran yang sudah terbentuk, maka pilihan akan jatuh kepada Kasau (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto).

Tapi, bila Presiden ingin mensukseskan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pilihan akan jatuh kepada Kasal.

“Siapapun nantinya yang akan terpilih, harus kita hormati, karena mengangkat Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden,” ujarnya. (MRZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here