Permahi Nilai Materi Debat Capres Soal Hukum, HAM dan Korupsi Sebatas Formalitas

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), M. Andrean Saefudin, menilai pemaparan visi misi dan konsep yang ditawarkan capres-cawapres soal Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Korupsi pada malam kemarin masih terlihat formalistik dan minim narasi.

“Sama-sama kita ketahui permasalah Hukum, HAM dan Korupsi di Republik ini begitu komfleks, dan kedua pasangan capres belum mampu mengatakan kepada publik terkait apa sebenarnya langkah strategis mereka, sebelum program aksi konkret guna menjawab antensi publik serta menyelesaikan permasalah -permaslahan tersebut,” kata M. Andrean Saefudin dalam keterangan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (17/1/2019)

Selain itu, M. Andrean Saefudin juga menyoroti konsep-konsep yang ditawarkan kedua kandidat capres terkait Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi. Menurutnya konsep – konsep itu terlalu sloganistik dan tidak responsif apalagi progresif. Bagaimana dengan pelangaran HAM masalalu yang setiap hari kamis disuaran teman-teman kita pejuang HAM di seberang Istana Negara, terlebih kasus korupsi yang makin marak, OTT terjadi dimana-mana, mulai dari kepala desa, kepala daerah sampai tingkat kementrian dan seterusnya – dan seterusnya.

“Jadi dari awal, saya melihat apa yang disampaikan kedua kandidat capres seperti ingin membatasi diri dan tidak mau mengelaborasi antara apa yang sudah amanatkan dalam Konstitusi (UUD NRI 1945) dan diatur dalam Peraturan Perundangan yang ada, guna menjawab permasalahan – permasalahan baik Hukum, HAM dan Korupsi secara konseptual dan progresif. perdebatan yang hadir dan dipertontonkan kepada publik lebih banyak memunculkan sentimen bukan argument yang bersifat konstrutif, sehingga terkesan bermain aman dan normatif,” tegas M.Andrean Saefudin.

Lebih lanjut, terkait reformasi hukum yang di tawarkan kedua pasangan calon pun minim konsepsi dan kontra produktif sehingga anti klimaks.

Dirinya berpendapat semestinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang format debat untuk tahap kedua nanti.

“Ini calon pemimpin Republik Indonesia yang mau kita pilih, jadi jangan diperlakukan seperti debat mahasiswa yang biasa diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang itu pun lebih menarik dibanding debat capres yang kita saksikan tadi. bagaimana partisifasi publik meningkat dalam pemilu nanti apabila pendidikan politik terhadap masyarakat minim dan kurang mendidik,” tegas M. Andrean Saefudin. (ris)