Kepala Cabang Daerah (KCD) KotaTangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) Dinas Pendidikan Provinsi Banten baru mengetahui adanya informasi praktik jual beli buku di dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kota Tangsel.
“Baru denger, boleh atau nggaknya, makanya tanyanya ke sekolah apa dasarnya, tanya regulasinya, karena saya baru tau. Kita belum bisa menyimpulkan segala sesuatu kalau kita belum mendengar penjelasan dari yang bersangkutan,” ujar Heriyanto, Kepala KCD Tangerang dan Tangsel saat ditanyai prihal terkait.
Heriyanto mengatakan, buku paket sudah tercover oleh dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS). Namun pihaknya perlu menanyakan dulu apa alasan mereka menjual buku dan nanti akan dipanggil juga diminta penjelasanya.
“Ini kan sebetulnya ranahnya sekolah, coba pastikan dulu informasi yang akurat, minta penjelasan yang sejelas jelasnya, buku apa yang dijual dan yang terpenting regulasinya apa. Setahu saya buku itu dana BOS,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul mendorong agar Kepala Cabang Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Banten harus turun ke sekolah.
“KCD jangan lepas tangan, KCD harus turun ke sekolah. KCD dibentuk kan kepanjangan tangan Dindikbud Provinsi Banten yang lokasinya jauh disana, untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Dindikbud, makanya dibentuk KCD perwilayah. Jadi KCD harus berperan aktif dan mencari, meneliti mana sekiranya hal yang tidak sesuai dengan aturan.
Menurut Adib, kalau aturan yang dibuat oleh Kepala sekolah tapi nantinya bisa mengarah kedugaan pungutan liar (Pungli), seharusnya mereka sudah melakukan pencegahan. “Pencegahannya seperti apa, koordinasinya seperti apa, jangan KCD itu hanya dijadikan sebagai simbol,” tukasnya. (Ban)
