Home Berita Dukung Revisi UU Perkawinan, DPRD Tangkab Dorong Perda

Dukung Revisi UU Perkawinan, DPRD Tangkab Dorong Perda

0

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang Kabupaten (Tangkab), dukung penuh Revisi Udang-Udang Perkawinan No 1 Pasal 7 Tahun 1974, untuk menekan tingginya angka perceraian dini dan program wajib belajar di Tangerang Kabupaten.

Sebelumnya, Undang-undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, namun saat ini baik pria ataupun wanita diizinkan menikah bila mana keduanya sudah mencapai umur 19 tahun.

Ketua Definitif DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, bahwa DPRD Kabupaten Tangerang sangat mendukung penuh revisi UU Perkawinan, dimana pria dan wanita minimal berusia 19 tahun untuk melakukan pernikahan, mengingat angka perceraian di Kabupaten Tangerang cukup tinggi, kurang lebih mencapai 4.279 kasus perceraian.

“Bagus itu, karena kalau melihat fenomenal perceraian muda itu cukup tinggi, dan salah satu penyebabnya faktor umur yang belum dewasa. Maka dalam hal ini Pemerintah Pusat sudah mengambil langkah yang bagus, yaitu membatasi pernikahan usia dini, apalagi jaman milenial saat ini pergaulan yang begitu bebas. Jadi kalau mau menikah harus tunggu usia 19 tahun dulu,” ucap Kholid, Rabu (18/9/2019).

Dalam upaya mendukung revisi UU Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 itu, DPRD Tangkab akan mengeluarkan Perda atau mengusulkan Perbup. Dikarenakan, menurut Kholid, peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sangat penting diluncurkan untuk menekan tingginya angka perceraian dini.

“Kita akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terkait revisi UU Nomor 1 Tahin 1974 ini, karrna saya anggap Perda ataupun Perbup itu penting dan perlu, namun kita akan coba tanyakan apakah perda itu inisiatif dari kita atau eksekutif, nanti akan kita akan berbicara dengan OPD terkait, ” ujarnya.

Kholid juga berharap, setelah adanya revisi UU Perkawinan tersebut, perceraiaan dini di Indonesia, khususnya Kabupaten Tangerang bisa berkurang, dan anak-anak yang belum saatnya untuk menikah bisa fokus untuk berprestasi terlebih dahulu dengan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki.

“Semoga dengan adanya revisi ini, dan nantinya dibentuk peraturan daerah, generasi mudah bisa lebih fokus dalam berperestasi, ” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi menambahkan, bahwa hal itu sangat baik, untuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi, karena menurut Supriyadi, revisi UU Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 seirama dengan program wajib belajar. Namun dalam upaya mendukung Revisi UU tersebut, dia lebih setuju dibentuk Perda dibandingkan dengan Perbup.

“Intinya saya setuju dengan revisi UU Perkawinan itu, karena seirama dengan wajib belajar sampai dengan SLTA. Untuk jangka pendek bisa saja Perbup, tapi kalau untuk jangka panjang dapat saja dibuat Perda sebagai turunan dari UU itu, ” tukasnya.

Mantan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang itu berharap, Pemerintah segara melakukan aksi nyata dengan mensosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memahami aturan yang baru saja direvisi tersebut.

“Pernihakan sekarang ini sudah menjadi kegiatan rutin yang intensitasnya cukup tinggi, seiring dengan padatnya penduduk, maka pemerintah harus segera aksi sosialisasi kepada masyarakat,” harapnya. (Sam)