Beranda Berita Anggota DPRD Tangkab Respon Demo Mahasiswa

Anggota DPRD Tangkab Respon Demo Mahasiswa

0

Aksi demo tergabung dalam Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (MPRI) kemarin yang menilai kinerja wakil-wakil rakyat, tidak mewakili masyarakat. Atas aksi tersebut mendapat respon dari anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PKS, A.Syahril Baidilah.

Dia menyebut menilai kinerja legislatif itu mahasiswa harus objektif dan memahami tupoksi kerja anggota dewan.

A.Syahril Baidilah mengatakan, mahasiswa harus memahami dulu tupoksi kerja anggota dewan, legislasi (peraturan dan perundangan), pengawasan dan evaluasi (controling), budgeting (penganggaran), sehingga ketika melihat kinerja anggota legislatif lebih objektif.

“Jadi harus memahami tupoksi dulu, dan menilai kinerja anggota legislatif harus objektif,” kata Komisi I anggota DPRD Tangkab.

Kemudian tolak ukur kesejahteraan masyarakat ada pada kinerja eksekutif, yakni Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai tingkat kepala desa dan lurah, karena kuasa program dan penggunaan anggaran ada pada eksekutif. sehingga APDB persentasinya 90% untuk eksekutif.

“Maka kesejahteraan masyarakat itu ada pada eksekutif (pemerintah daerah) dari tingkat atas sampai tingkat bawah, yakni kepala desa dan lurah,” jelasnya.

Dikatakannya, terkait aspirasi, anggota dewan adalah salah satu penyambung lidah aspirasi masyarakat, wadah legalnya adalah reses, disana masyarakat bebas menyampaikan pendapat, terkait kurang optimalnya, karena reses dibatasi jumlah peserta dan waktu serta jumlah kunjungannya, ini yang harus dievaluasi sehingga reses kedepan lebih optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Contoh terkait teknis, Saya didaerah pemilihan dua (Dapil 2) ada delapan kecamatan, sedangkan jatah sekali reses hanya lima titik, jika dibagi satu titik maka hanya bisa mencover lima kecamatan, itupun masih kurang tiga kecamatan. Eksekutif memiliki infrastruktur organisasi sampai kecamatan, bahkan desa atau lurah,” ungkapnya.

Syahril mengungkapkan, mahasiswa adalah candrakawah ilmu biasanya sebelum aksi untuk menyampaikan asfirasi, didasari dengan banyak kajian-kajian strategisnya yang komprehensip. Sehingga aksi unjuk rasa tidak kekurangan gairah intelektual dan bobot goal tujuan pasca aksi.

“Harus didasari kajian-kajian secara komprehensip sehingga tidak kekurangan gairah intelektual dan bobot pasca aksi,” ucapnya.

Lebih lanjut Syahril, aksi unjuk rasa atau demo bukan sarana utama dalam menyampaikan asfirasi, aksi unjuk rasa dipandang perlu jika proses dan negosiasi dan dialog mengalami kebuntuan. Selama ini anggota parlemen DPRD terbuka lebar untuk diajak dialog yang sifatnya membangun, saran dan kritikan yang konstruktif.

“Jadi unjuk rasa atau demo dipandang perlu, anggota DPRD terbuka lebar untuk diajak berdialog yang sifatnya membangun, saran dan kritik yang konstruktif,” pungkasnya. (Sam)