Home Berita Soal Aset Kabupaten dan Kota Tangerang, Pemprov Banten Diminta Turun Tangan

Soal Aset Kabupaten dan Kota Tangerang, Pemprov Banten Diminta Turun Tangan

0

Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci) menggelar Ngopi Saset (Ngobrol Pintar Seputar Aset) dengan tema ‘Tarik Ulur Serah Terima Aset PDAM TKR’ di Sjarikatkopi Banksasuci, Panunggangan Utara, Cibodas, Kota Tangerang.

Diskusi tersebut digelar usai penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang di pending, karena belum selesainya negosiasi penyerahan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) beserta pelanggannya ke Pemkot Tangerang.

Dalam diskusi tersebut, menurut Rektor Stisip Yeppentek, Bambang Kurniawan yang menjadi salah satu narasumber memberikan opsi baiknya untuk yang menjadi wasit aset antara Kabupaten dan Kota Tangerang adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Harunya wasit Pemprov Banten, kapasitas Ibnu Jandi (wasit aset) apa? Penengahnyakan harus pihak Pemprov Banten,” terang Bambang dilokasi, Senin (17/2/2020).

Bambang menegaskan, apabila ada segala permasalahan antara daerah atau aset seperti ini, Pemprov Banten yang harus turun. Sebab, ini bisa jadi kewenangannya. “Jadi kalau ada persoalan Pemprov Banten harus turun,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk permasalahan air, masih banyak juga wilayah-wilayah Kabupaten Tangerang yang distribusinya tak dijangkau PDAM TKR.

“Itu sederhananya. Jadi bagi seorang Businessman di PDAM visinya harusnya kedepan, meningkatkan pendapatan. Hilang aset emang terpukul sekali. Namun ini tantangan,” tukasnya.

Direktur Umum PDAM Tirta Benteng, Dody Efendi mengatakan sebenarnya Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera menyerahkan PDAM TKR. Kendati demikian ada kekhawatiran. Dia menilai Kabupaten Tangerang takut merugi apabila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut diserahkan kepada Kota Tangerang.

“Kabupaten Tangerang tidak sepenuhnya merugi. TKR tidak sepenuhnya pada posisi kehilangan pelanggan mereka punya 70 ribu pelanggan kita yang kelola. Kita beli air dari dia. Mereka juga tidak akan kehilangan SR (Sambungan Rumah),” ujarnya.

Doddy menerangkan bahwa inti permasalahannya terdapat pada Kabupaten Tangerang yang memberikan harga airnya. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersedia memberikan PDAM TKR dengan catatan Pemerintah Kota Tangerang membeli harga air dengan jumlah yang sesuai dengan Permen PU yakni sebesar 4300 per meter kubik. Namun harga tersebut dinilai masih terlalu mahal.

“Kan diberi waktu 2 tahun juga. Kita juga sudah melalui BPK untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Sayangnya tanpa kehadiran, Direktur Utama PDAM TKR Sopyan Sapar, Dody menilai diskusi ini menjadi sujektif. “Saya sudah bilang ke pihak PDAM TKR diskusi ini kita siarkan secara Live. Kemungkinan mereka hadiri menonton,” imbuhnya.

Sementara itu, Bambang Kurniawan Rektor STISIP Yuppentek menilai persoalan ini tak lepas dari aroma bisnis yang kental. Kehilangan pelanggan seharusnya membuat PDAM TKR dapat menjadikan ini sebuah tantangan untuk berinovasi.

“Ketka pelangganggannya hilang karena aturan, aturan yang memaksa. TKR harus bisa berinimovasi, visi harus dikedepankan, kalau kehilangan setenaghnya memang sangat terpukul sekali, akan tetapi seharusnya mereka bisa berfikir lebih jauh lagi,” tuturnya. (Amd)