Home Berita Mendagri Gaungkan Gerakan Masif Protokol Kesehatan Tekan Penyebaran Covid-19

Mendagri Gaungkan Gerakan Masif Protokol Kesehatan Tekan Penyebaran Covid-19

0

Usai menghadiri acara Rakor Kesiapan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan , di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, kembali menggaungkan gerakan masif untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Gerakan ini, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di semua tahapannya, mesti jadi momentum untuk mengimplementasikan gerakan menekan penyebaran Covid-19,” kata Mendagri Tito Karnavian di di Balikpapan, Kalimantan, Sabtu (18/7/2020).

“Pilkada ini harus kita jadikan momentum untuk bisa menekan Covid-19. Covid-19 ini adalah pandemik, penularan itu terjadi diantara masyarakat, maka puncaknya adalah bagaimana mengendalikan masyarakat supaya tidak saling menulari” kata Mendagri.

Di negara yang otoriter dan otokrasi seperti di Vietnam atau negara kerajaan, relatif mudah untuk dikendalikan. Tapi di negara demokrasi apalagi desentralisasi seperti Indonesia, meneken penyebaran Covid-19 memerlukan kerjasama antara pemerinah pusat, Pemda dan semua elemen masyarakat. Termasuk semua masyakarat, agar mereka tidak saling menulari dengan prinsip yang sebetulnya sudah diketahui.

“Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan sosial. Nah momentum Pilkada adalah momentum yang bisa menggerakkan seluruh kontestan termasuk kepala daerah yang bertanding nanti. Ada 270 wilayah, termasuk di Kalsel ini 9 diantaranya adalah pemilihan tingkat provinsi, kota kabupaten ada 8 daerah. Ini semua bergerak maksimal. Maka tema yang diangkat adalah peran calon kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, ” kata Menteri Tito.

Mendagri juga menyinggung soal persiapan dari sisi anggaran, khususnya di Kalsel. Ia melihat, dari sisi anggaran, Pilkada di Kalsel sudah siap. Sebab, anggaran untuk KPU dan Bawaslu setempat telah dicairkan. Sudah direalisasikan oleh Pemda. Semua sudah 100 persen baik untuk KPU dan Bawaslu. Jadi, selain Kaltara, Provinsi Kalsel adalah provinsi yang telah siap menggelar Pilkada.

” Saya berterimakasih, sehingga KPU Bawaslu otomatis tidak ada alasan untuk tidak bergerak, ” katanya.

Terlebih lagi, kata Mendagri, ada tambahan anggaran dari APBN. Anggaran ini diperlukan untuk membeli alat pelindung diri yang bisa beli sendiri atau dibantu dengan tambahan biaya dari APBN atau APBD. Dirinya sebagai Mendagri telah memperjuangkan itu lewat APBN. Dan yang membuat ia gembira, di Kalsel, pemerintah provinsinya juga sudah memberikan hibah berupa barang kepada KPU Provinsi untuk perlindungan Covid

” Saya menyampaikan apresiasi. Kemudian ada satu kota tadi, Banjar Baru memberikan tambahan anggaran dalam rangka pembelian alat perlindungan Covid. Nah saya baru kali ini menemukan, yang lainnya rata-rata sudah lempar handuk minta dari APBN. Khusus penanganan covid tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya makin banyak testing makin baik, Tapi dengan testing yang makin banyak terutama PCR, kalau seadainya trend-nya naik itu jangan menjadi indikator sangat berbahaya justru kita lebih banyak tahu apa yang terjadi itu akan lebih baik kita mengendalikannya, ” tutur Mendagri.

Yang penting, kata Mendagri, angka fatalitasnya kematian menurun dan tingkat kesembuhan meningkat. Itu menunjukkan kekebalan tubuh warga menjadi baik dan perawatan menjadi makin baik.

” Sehingga tadi saya sarankan pada Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah dan seluruh Forkompimda yang ada Kalsel segera gerakkan masyarakat untuk betul-betul memakai masker. Barisan terdepan peran kita menghadapi Covid-19 ini bukan TNI Polri, bukan tenaga medis, yang bisa mengendalikan rakyat itu sendiri, masyarakat, tokoh-tokohnya,” ujarnya.

Maka, kata dia, sangat penting membentuk barisan pertahanan RW anti Covid. Atau ampung tangguh anti Covid. Desa tangguh anti Covid, di mana di sana warga wajib pakai masker dan di tempat itu banyak sabun untuk cuci tangan atau bagi-bagi hand sanitizer.

” Adanya kekuatan tangan di daerah itu membuat masyaraktnya sehat. Kemudian kegiatan berjemur, menjemur barang-barang seminggu sekali mungkin, itulah kegiatan-kegiatan utamanya. Saya melihat bahwa angka yang kenaikan memang ada di luar Jawa, Sulsel, Kalsel dan Sumsel. Nah kita kalau terjadi kenaikan lihat dulu apakah kenaikan ini terjadi karema testing yang proaktif dan agresif, kalau itu dilakukan karena testingnya proaktif agresif memang resikonya akan naik, tapi jangan khawatir,” katanya.

Setidaknya lanjut Mendagri, dengan testing yang agresif, akan diketahui pola penyebarannya, dibandingkan yang testingnya sedikit, padahal terjadi penularan banyak. Yang penting sekarang yang perlu dicermati adalah angka kematian dan angka kesembuhan.

” Pilkada ini menjadi momentum bagi kita untuk menekan Covid-19. Kalau kita bisa mesetting tema sentralnya adalah peran calon kepala daerah dalam penanganannya dan dampak sosial ekonominya, kenapa? Penanganan Covid-19 sangat tergantung dari kemampuan pengendalian masyarakat. Kalau bisa mengendalikan masyarakat supaya mereka tidak tertular, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, maka itu penularannya menjadi rendah,” ujar Mendagri.

Karenanya Mendagri mengajak para kontestan Pilkada untuk adu berbuat dan adu gagasan bagaimana menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Jangan pisahkan antara Pilkada dengan Covid. Jadikan agenda penanganan Covid menjadi agenda utama Pilkada. Maka semua akan berbuat.

” Saya sampaikan tadi alat peraga diantaranya adalah boleh membagi masker, pilih nomor 1 bagi gambarnya, masif terjadi. Kalau kita menggunakan masker, penelitian di Jerman, 60 persen kurvanya akan turun. Kita lihat di jalan-jalan, semua tempat banyak masyarakat tak menggunakan masker, kenapa? Mereka tak mau atau mereka tak mampu, bikin mau dan bikin mampu. Bagikan masker buat Perdanya. Jadi rakyat gunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang bisa menangani Covid-19, kuncinya itu. Inilah momen terpenting rakyat satu-satunya momen rakyat dalam menentukan kebijakan itu adalah pada saat pemilu entah nasional maupun lokal Pilkada, gunakan hak pilih itu,” kata Mendagri.(MRZ)