Disalurkan Melalui Kantor Pos, 9.201 KK Akan Terima BTS Kemensos

Ada sekitar 9.201 Kepala Keluarga (KK) yang terdata ditahun 2021 ini mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI melalui pengawasan Dinas Sosial Kota Tangsel. Bantuan tersebut merupakan satu upaya penanganan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dan akan segera disalurkan melalui Kantor Pos setempat.

“Jumlah penerimanya ada peningkatan, di tahun 2020 itu sejumlah 83.546 untuk tahun 2021 ada penambahan menjadi 92.747 KK dari Kemensos,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman kepada awak media, Senin (4/1/2021).

Wahyu mengatakan, penambahan itu diusulkan dari RT RW setempat, asal NIK dan KK nya jelas lalu terpantau di sistem informasi kesejahateraan sosial maka keluarga itu menjadi salah satu penerima bansos.

“Penerima bansos akan didata dan diinput melalui sistem. Jika sudah diinput,” ujarnya

Wahyu menjelaskan, bansos kali ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia berupa bantuan sosial tunai (BST) dengan jumlah Rp300 ribu per KK per bulan.

“Nanti PT Pos ada 3 cara menyalurkan, langsung, melalui komunitas khususnya penyandang disabilitas dan lansia, kemudian yang ke PT Pos,” terangnya.

Penyaluran melalui PT Pos sendiri beralasan agar lebih fleksibel dan penerima tidak perlu untuk membuka rekening terlebih dahulu.

“Cukup membawa ktp, dia terdaftar langsung diberikan bantuan. Berbeda dengan bank, selama ini kesulitan harus buka rekening. Jadi kebijakan dari Kemensos langsung dari PT Pos,” tuturnya.

Wahyu menjelaskan, saat ini BST tersebut masih direncanakan selama 4 bulan kedepan atau hingga April 2021, dan untuk kelanjutannya diserahkan ke Kemensos.

“Sampai dengan april, tapi biasanya dinamis nanti tergantung perkembangan perubahan kondisi,” terangnya.

Selain BST Kemensos, Wahyu menerangian, ada juga bantuan sosial dari Provinsi Banten yang masih berjalan di 2021 dengan jumlah Rp600 ribu satu kali yang tersalurkan di 2020 baru dua kali.

Wahyu menerangkan, bantuan dari dana APBD Tangsel sendiri masih menjadi bupper stok untuk keadaan tertentu. Dicontohkannya seperti keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan.

“Tapi secara umum semua data usulan dari RT RW termasuk keluarga miskin yang di daga terpadu kesejahteraan sosial sudah tercover dari BST kemudian dari Provinsi Banten,” tutupnya.(Ded)