Anggaran berlimpah untuk membiayai kunjungan kerja (Kunker) beberapa anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan ke luar negeri hingga mencapai Rp 1 miliar, dinilai sebagai langkah pemborosan. Bahkan hasil kunker para anggota legislatif ke Korea Selatan (Korsel) beberapa tahun lalu dalam rangka memenuhi undangan Daejeon Global Inovation Forum (DGIF) tak pernah dipublikasikan.
Diketahui, DPRD Kota Tangsel menganggaran untuk kunker keluar negeri senilai Rp 900 juta pada tahun ini. Anggaran tersebut diklaim untuk program pemerintah dan ada undangan dari parlemen atau pemerintah daerah tujuan kunjungan kerja.
Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak menilai DPRD Tangsel seharusnya lebih bijak menggunakan anggaran untuk peningkatan kapasitas.
“Bagi kami kunker anggota dewan Tangsel ke luar negeri hanya buang-buang anggaran saja,” katanya.
Zaki mengatakan kunjungan kerja ke luar negeri bukan merupakan tugas dan fungsi pokok pimpinan DPRD. Seharusnya, menurut Zaki, para pimpinan DPRD tersebut fokus memimpin lembaganya untuk menyempurnakan tugas legislasi, pengawasan terhadap pemerintah dan budgeting.
“Saya turut mengkritik karena itu bukan fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya adalah melakukan pengawasan, Legislasi dan bicara soal budgeting. kalaupun ingin membuat konsep kota di di daerah seperti Surabaya pun sangat baik, ngapain sampai keluar negeri. Diluar itu, sifatnya fungsi complimenter, fungsi yang diada-adakan,” ujarnya.
Lebih lanjut Zaki menyayangkan masih saja DPRD tidak menunjukkan nilai akuntabilitas dan transparansi. Seharusnya, kata Zaki, ada evaluasi kerja yang secara terbuka dilakukan DPRD untuk dilaporkan kepada publik.
“Sampai sejauh ini, masih belum cukup terlihat kinerja DPRD Tangsel,” tandasnya.
Zaki menuturkan, kunjungan kerja ke luar negeri memang tidak menyalahi aturan. Namun secara moral, tentunya ini melukai hati masyarakat Tangsel.
“Kunker ini seolah-olah menjadi penyakit kambuhan. Meski banyak dikritik dan ditolak di luar negeri, tetap saja anggota DPRD melakukan kunker,” tuturnya.
Zaki pun meminta kepada anggota dewan setelah melakukan kunker keluar negeri secepatnya memberitahukan hasil ke masyarakat karena kunker tersebut memakai uang rakyat.
“Kalau memang sudah pulang, kita harus minta pertanggungjawabannya dihadapan publik. karena hal itu dilakukan untuk menghilangkan anggapan-anggapan negatif. Karena sebelumnya hasil kunker DPRD Tangsel ke Korsel tak pernah dipublikasikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kasubag Alat Kelengkapan DPRD, R Pedia Febrianto menyebut perjalanannya kunker keluar negeri harus berhubungan dengan program pemerintah dan ada undangan dari parlemen atau pemerintah daerah tujuan kunjungan kerja.
“Kunker keluar negeri ini sifatnya hanya undangan saja. Dan itu hanya sebagai pendamping dari pemerintah daerah,” terangnya. (Ded)
