Pasca pertemuan warga Dadap, Kosambi dengan Bupati Tangerang yang dimediasi Ombudsman pada Kamis (19/05/2016) lalu, kini warga Dadap Cheng In kembali melakukan aktifitasnya seperti biasa.
Warga Dadap merasa tenang dan telah mengkalim meraih kemenangan kecil terhadap penolakan penggusuran atau relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang setelah mendengarkan rekomendasi dari Ombudsman.
“Ya saat ini masyarakat kondusif, masyarakat menjalankan aktifitasnya seperti biasa, karena pasca pertemuan kita (masyarakat Dadap) dengan Ombudsman dan Bupati juga, pihak dari Ombudsman sudah mengeluarkan statement tidak ada penggusuran sebelum ada kesepakatan dari kedua belah pihak, jadi ya masyarakat menanggapi ini sebagai suatu kemenangan kecil bagi kami, karena pada hari H pengeluaran SP3 yang seharusnya dilakukan pada Senin (23/05/2016) kemarin ini tidak jadi dan tidak ada penggusuran bagi warga kami,” ujar Heri, warga Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Heri menambahkan bahwa warga Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang hingga saat ini sangat menyayangkan sikap Bupati Tangerang yang enggan menemui warga ketika ada dialog dengan warga Dadap dan selalu diwakilkan oleh perwakilan dari Bupati Tangerang.
“Sejak awal sebelum dimediasikan oleh Ombudsman pun kami sudah membuka dialog itu untuk Bupati, tapi lagi-lagi dari pihak Bupati sendiri tidak ada itikad baik, karena setiap kali ada pertemuan pasti Bupati diwakilkan oleh Sekda, yang kami inginkan kan dari masyarakat itu langsung Bupati sendiri yang hadir selaku pemberi keputusan tertinggi di Kabupaten kami. Sampai saat ini kami tetap menolak apabila ada relokasi pembangunan rumah susun, Islamic Centre, karena kami rasa itu tidak sesuai dengan kultur dan kearifan lokal masyarakat kami yang notabene masyarakat nelayan,” tambahnya.
Tak hanya itu, warga Dadap pun selama ini merasakan intimidasi dari sejak awal sosialisasi dan pada saat kejadian bentrok dengan aparat pun warga Dadap merasa pemerintah dan aparat terlalu berlebihan.
“Kalau dari sisi intimidasi itu memang selalu ada di masyarakat kami sejak awal sosialisasi dari tanggal 14 maret 2016 lalu di Sembilan Saudara, dengan dikerahkannya hamir 500 lebih aparat tentara dan polisi pada saat pertemuan, terus pada saat pendataan masyarakat kami pun itu kami diintimidasi, setiap malam sering kali mobil polisi berkeliaran di kampung kami. Kalau intimidasi secara fisik memang tidak ada, nah mungkin kalau seandainya pada saat keos itu ya saya rasa terlalu berlebihan sampai ada kami temukan serongsong peluru dan proyektil. Dan pada saat kejadian pun dari Kapolres sudah mengingatkan tidak ada penggunaan peluru dalam jenis apapun dalam aksi tanggal 10 April 2016 kemarin tapi kami temukan di lapangan selongsong peluru dan proyektil,” jelasnya.
Warga Dadap sangat mengharapkan pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang agar lebih terbuka dalam hal konsep penataan di wilayah Dadap ini dan pihak Pemkab Tangerang juga harus mempertimbangkan terkait keputusan yang akan dilakukan, dikarenakan warga Dadap yang bernotabene sebagai masyarakat nelayan, tidak bisa hidup jauh dari perahunya dan dari pesisir atau pantai.
“Ya kami harap nanti pada dialog berikutnya, kami ingin pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih terbuka dalam hal konsep penataan di wilayah kami. Jangan terlalu memaksakan apa yang mereka inginkan terhadap kami, karena kami masyarakat nelayan tidak bisa mengikuti pola hidup masyarakat lainnya. Masyarakat nelayan itu tidak bisa hidup dirumah susun, karena mereka tidak bisa jauh dari perahunya dan tidak bisa jauh dari pesisir atau pantai,” harapnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu dialog berikutnya yang akan dijadwalkan dan ditentukan oleh pihak Ombudsman, agar maksud dan niat baik Pemkab Tangerang nantinya bisa dimengerti oleh semuanya.
“Inisiatif Ombudsman nantinya untuk melakukan dialog berikutnya, untuk tempat dan waktu nanti ditentukan oleh pihak Ombudsman, pertemuan kemarin itu buat kami cukup meyakinkan, ini niat baik kita juga bisa dilihat oleh semuanya, kita menghormati Ombudsman, mereka bilang sampai dialog ini nanti benar-benar jelas, kita akan lankukan langkah-langkah berikutnya sesuai dengan hasil kesepakatan kita semua,” jelasnya. (Acp)
