Beranda Berita Ditjen KI Sosialisasi Larangan Software Palsu di Bandara Soetta

Ditjen KI Sosialisasi Larangan Software Palsu di Bandara Soetta

0
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Salmon Pardede saat sosialisasi dan edukasi hak cipta khususnya software komputer di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait hak cipta di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Dalam kegiatan sosialisasi tentang larangan menjual atau memakai barang palsu dan piranti lunak (software), DJKI Kemenkumham RI menggandeng PT Angkasa Pura II dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP).

Dirjend DJKI Kemenkumham RI, Salmon Padede  menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan sehubungan dengan perlindungan karya-karya yang dilindungi hak ciptanya, antara lain peranti lunak (software), film, musik, buku dan lain-lain.

“Pemeriksaan ini merupakan upaya kerjasama dari DJKI, PT Angkasa Pura II dan MIAP, sehubungan dengan kampanye Indonesia tolak barang palsu dan bajakan, dimana diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat secara pribadi menjadi lebih sadar tentang pentingnya penghargaan terhadap kekayaan intelektual, yaitu terkait hak cipta pada umumnya dan khususnya Hak Cipta atas software komputer,” katanya kepada wartawan di Terminal Kedatangan 2E Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (9/6/2016).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan jawaban terkait dengan masih adanya stigma negatif yang menyebutkan bahwa banyak barang palsu bajakan yang masuk secara bebas ke Indonesia.

“Kondisi tersebut memunculkan citra yang kurang baik terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, dimana perangkat maupun peraturan hukum yang ada dianggap tidak efektif dengan banyaknya orang yang berani membawa masuk produk palsu khususnya software komputer,” jelasnya.

Menurutnya, pemahaman masyarakat untuk menggunakan produk asli atau tidak bajakan saat ini jauh lebih baik bahkan cenderung meningkat. “Walaupun kalau boleh mengutip hasil studi MIAP tahun 2014 secara nilai kerugian dampak ekonomi masih tinggi, mencapai Rp 65,1 Triliun dan hampir 33,5 persen diantaranya adalah software komputer,” bebernya.

Untuk diketahui, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta program komputer diatur dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Ancamannya pun tak tanggung-tanggung, seperti  yang tertuang pasal 113 ayat 3 yang berbunyi, bahwa setiap penjual barang bajakan, termasuk retailer komputer dan perangkat lunak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau dikenakan denda hingga Rp 1 Miliar. (Rmt)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini