Beranda Berita Penundaan DAU, Tangsel Pangkas Belanja Rutin Rp 70 M

Penundaan DAU, Tangsel Pangkas Belanja Rutin Rp 70 M

1

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 di beberapa daerah kota/kabupaten, menjadi dampak tersendiri bagi pemerintah setempat dalam kebijakan pembangunan.

Seperti Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang diketahui sebelum penundaan DAU bakal mendapat anggaran Rp 105 miliar dari pemerintah pusat. Namun, akibat terbitnya PMK tersebut membuat Pemkot Tangsel juga harus dapat survive dalam anggaran dan mencari solusi.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Teddy Meiyadi mengatakan kendati DAU ditunda, hal itu bukanlah menjadi persoalan utama dalam pembangunan daerah. Diakuinya, pemerintah kota masih memiliki kebijakan dan solusi untuk mengatur anggaran dalam aspek pembangunan.

“Tangsel untungnya memiliki kebijakan perencanaan anggaran yang cukup kuat. Alhamdulillah, persoalan DAU di Tangsel sudah ada solusinya,” kata Teddy dalam pesan singkat kepada tangerangonline.id, Senin (29/8/2016).

Dijelaskan olehnya, DAU memang sangat membantu dalam pembangunan di setiap daerah, namun hal itu bukan dijadikan satu ketergantungan bagi pemerintah daerah. Masih banyak cara untuk meningkatkan pembangunan daerah.

“Hari Jumat kemarin (26/8/2016), Kebijakan Umum Anggaran perubahan tahun 2016 sudah disepakati TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan Badan Anggaran DPRD. Tangsel ditunda DAU empat bulan dengan total Rp 105 miliar. Solusinya dari kenaikan pendapatan Rp 21 miliar, pemangkasan belanja rutin Rp 70 miliar dan sisanya dari pembiayaan lain Rp 14 miliar,” jelas Teddy.

Pemangkasan belanja rutin diantaranya, lanjut Teddy, dengan pengurangan belanja pegawai dan belanja hibah. “Kalau belanja mengurangi belanja rutin pegawai Rp 66 miliar dan belanja hibah Rp 4 miliar,” tandas Teddy.

Dia pun berharap dengan solusi seperti ini, pembangunan di Kota Tangsel tidak terhambat. Sehingga, hal yang dicita-citakan yakni Cerdas, Modern, Religius dapat teewujud. (Uar/Abi)

1 KOMENTAR

  1. Delete saja PNS yg malas kerja, termasuk SKPD yg tidak bisa memberikan kontribusi pada PAD.
    Belajar berdikari dan mandiri, effisiensi pengeluaran anggaran yang tidak bermanfaat, hentikan belanja mobil dinas, dan lain-lain

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini