Banyaknya kegiatan gagal lelang menjadikan serapan APBD murni tahun 2016 untuk belanja langsung Pemerintah Kota Tangerang hingga bulan Agustus 2016 hanya mencapai 43 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Dadi Budaeri, mengungkapkan, Kota Tangerang anggaran belanja langsung ini digunakan untuk proyek pekerjaan pembangunan.
“Sementara untuk berskala kecilnya seperti pekerjaan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, pembangunan beberapa kantor pemerintah,” kata mantan kepala inspektorat ini.
Sementara, untuk pembangunan skala besar, saat ini masih dalam tahap proses. Hal ini dikarenakan sangat banyak pekerjaan yang telah disiapkan dari awal tahun 2016 mengalami kendala gagal lelang.
“Salah satunya pembangunan ribuan rumah sehat, pembangunan jembatan, operasional Bus Rapid Transit (BRT) dan pembangunan kantor pemerintahan,” terangnya.
Dijelaskan Dadi, untuk BRT sendiri proses lelangnya sudah mengalami dua kali kegagalan. Namun untuk kedua kali ini sistem operatornya sudah ditetapkan, tapi harus dimundurkan disebabkan pengusaha memilih mundur dengan alasan tidak sanggup.
Bukan BRT saja yang mundur, proyek ribuan rumah sehat juga sudah mengalami tiga kali gagal lelang lantaran tidak ada pemborong yang mau menawar. Padahal lelang proyek sudah dilakukan tiga kali pada Februari, Juni dan terkahir Agustus 2016, tapi tidak laku.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk bisa membantu dalam percepatan penyerapan anggaran,” tegasnya.
Untuk itu, pekerjaan gagal lelang diatasi dengan beberapa paket pekerjaan yang dilimpahkan ke masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) seperti halnya pembangunan rumah sehat. Sebab pemerintah sendiri terus menargetkan agar penyerapan anggaran bisa sesuai dengan rencana.
“Akibat dari gagalnya lelang proyek pembangunan tersebut, anggaran tersebut akhirnya mengendap di Bank. Sehingga Kota Tangerang termasuk daerah dengan anggaran besar yang mengendap di Bank,” tandasnya.
Untuk diketahui, APBD Perubahan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen bila dibanding belanja daerah sebelum perubahan. Sehingga total Belanja Daerah pada APBD-P sebesar Rp 4,245 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 46,8 Miliar dari APBD Murni tahun 2016. (ES)
