Para mengidap HIV dan AIDS dalam pelayanan kesehatannya kerap masih mengalami diskriminasi. Bahkan bukan hanya ketika pelayanan kesehatan HIV/AIDS, terkadang para penderita tersebut mengalami diskriminasi saat hamil.
Hal itu disampaikan Chaerunisa, sekretaris Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Provinsi Banten. Pihaknya kerap mendapat diskriminasi dalam pelayanan kesehatan seperti ujaran bahwa wanita yang terdampak HIV/AIDS tak boleh hamil. Ketika melahirkan, mereka sering ditegur para dokter yang mengurus persalinannya.
“Petugas di rumah sakit swasta ataupun pemerintah, terkadang mereka memperlakukan tak selayak orang yang sehat. Kadang mereka itu bilang, ngapain hamil, nanti anaknya ikut tertular lagi. Padahal seharusnya mereka itu tak seperti itu,” ungkap Nisa saat selesai acara Nonton Bareng yang digelar KPA Kota Tangerang di Cinema XXI, Balekota Mall, Kota Tangerang, Kamis (1/12/2016).
Selain itu, para petugas terkadang tak mau menjabat tangan. Padahal menurutnya, virus itu tak semudah menularkan yang seperti masyarakat pikirkan. Sebab penyakit itu hanya dapat menular apabila dengan darah ataupun berhubungan intim.
“Petugas tak mau salaman, kami juga kan ingin melahirkan. Lagi pula, orang yang terdampak dengan virus itu, bisa untuk melahirkan bayi dengan dengan sehat. Artinya bayi itu tak mengidap HIV/AIDS. Contohnya seperti saya, saya saja sudah mempunyai anak 3, mereka itu negatif HIV/AIDS. Karena ada pengobatan untuk bagi wanita yang pengidap virus itu, agar mereka bisa melahirkan anaknya dengan sehat,” jelas Nisa.
Dirinya berharap kepada pemerintah untuk dapat menerima ataupun melayani dengan sesama. Sehingga pengidap virus itu tak didiskriminasikan dalam pelayanan kesehatannya. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Diapun meminta kepada masyarakat, apabila ada tetangga dan kerabatnya yang mengidap HIV/AIDS. Janganlah menjauhi orang itu. Sebab, mereka pun punya keinginan dan cita-cita yang sama.
“Mereka itu adalah korban, karena ketidaktahuan kalau memakai jarum suntik ataupun berhubungan intim itu dapat menular, karena tidak orang itu mengidap atau tidaknya. Maka dari itu pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang sama terhadap para pengidap, lalu masyarakat harus dapat menerima pengidap itu dilingkungannya,” tandas Nisa. (Yip)