Dalam rangka sertifikasi tanah nasional di seluruh Indonesia oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kini Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dijadikan pilot project dalam program tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat meninjau pelaksanaan Sensus Tanah di Kecamatan Ciputat, Jumat (16/12/2016).
“Kita jadikan Tangsel ini pilot project dan diharapkan dalam dua tahun ini seluruh bidang tanah di Tangsel sudah terdaftar dan bersertifikat,” ungkapnya.
Dirinya menyebutkan, untuk tahun ini sertifikasi tanah secara nasional ditargetkan minimal 5 juta sertifikat. Hal ini untuk membantu kesuksesan sensus pertanahan yang tengah dilakukan pihaknya sejak tahun 2015 itu.
Sofyan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Tangsel yang telah bersama-sama membantu penyelenggaraan sensus pertanahan tersebut.
“Kita berterimakasih sekali kepada Tangsel dan kota-kota lain, karena mereka juga punya kepentingan untuk pajak daerah, tata ruang dan macam-macam dari sensus tanah ini. Kita berharap Kota Kabupaten lain juga begitu,” imbuhnya.
Sementara, Kepala BPN Tangsel, Asnawati memaparkan dari sebanyak 403.831 bidang tanah yang ada di Tangsel, baru 271.433 bidang tanah terdata atau bersertifikat.
“Untuk total bidang di tangsel 403.831 bidang tanah, dan yang telah Bersertifikat sebanyak 271.433 bidang tanah atau 67 persen, sesuai target Kita tahun 2019 Kita sudah 100 persen bersertifikasi,” jelasnya.
Di tempat sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, untuk melakukan percepatan di bidang itu, Airin mengaku akan menguatkan kebijakan itu melalui berbagai insentif.
“Ada dua konsep dengan BPHTB terhutang, dimana sertifikatnya terbit tapi ada dokumen yang menyatakan BPHTB belum terbayar, jadi manakala ada jual-beli harus dibayarkan dulu BPHTB nya sebelum balik nama, yang kedua melalui perwal yang sudah ada dan kami akan memberikan insentif potongan 25 persen untuk pajak PBB,” kata Airin.
Selain insentif yang diberikan, Airin mengaku akan menganggarkan Prona melalui APBD Tangsel. Serta mendorong pihak swasta melalui program CSR.
“Tadi sudah Kami diskusikan, terus menjalankan Prona dari APBN dan Prona dari APBD, selain itu Kami juga akan dorong melalui dana CSR karena ada beberapa perusahaan yang sudah mau, Kita dorong juga ini secara swadaya, jadi masyarakat yang mampu proses sertifikasi lahannya dikenakan tarif,” pungkasnya. (abi)
