Home Berita Ini Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wagub DKI

Ini Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wagub DKI

0

Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan maju menjadi bakal Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, disebutkan telah diatur dalam Pasal 176 UU No. 10/2016.

Dalam aturannya, diungkapkan Kapuspen Kemendagri Bahtiar, Wakil Gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, maka pengisiannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik
pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta,” jelasnya.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini dilakukan lantaran sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Selanjutnya prosesi pemilihan Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna  DPRD DKI Jakarta. Hal demikian telah di atur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 12/2018 yakni  1. Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta. 2. Berdasarkan hasil pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 3. Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan  Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden melalui Menteri.

Sementara terkait Perbedaan pengisian kekosongan Wagub di masa Jarot dan di masa Sandi adalah ialah pada masa terjadi kekosongan Wagub DKI Jakarta setelah Ahok menjadi gubernur. “UU yang mengatur pada saat itu adalah UU No.1/2015 dan PP no 102/2014 dimana memuat ketentuan bahwa pengangkatan wagub merupakan wewenang penuh gubernur. Prosesinya diusulkan pengangkatannya kepada presiden serta dilantik oleh gubernur,” terang Bakhtiar.

Menurutnya, pengaturan pengisian Wagub sebagaimana dimaksud UU No.1/2015 sudah dicabut/dihapus dan diganti pengaturannya dalam UU No. 10/2016. “Saat ini pengisian kekosongan wagub dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna dprd sebagaimana amnat Pasal 176 UU No. 10/2016,” tandasnya. (Kor)