lsu kemiskinan masih menjadi isu strategis dan utama dalam pembangunan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota. Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel menggelar rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama perwakilam OPD Tangsel di Aula Balai Kota Tangsel, Rabu (7/11/2018).
Diketahui, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah dibentuk melalui Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 800.05/Kep.92-Huk/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang telah diperbarui dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 800.05/Kep.439-Huk/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
Menurut Kepala Bidang Ekonomi Sosial Masyarakat Bappeda Tangsel Yahya Sutaemi, rapat koordinasi ini digelar untuk kembali menegaskan peran masing-masing OPD untuk menanggulangi kemiskinan.
“Meskipun angka kemiskinan terbilang kecil, dan di Banten kita terbaik namun harus tetap kita tangani dan tanggulangi kemiskinan di Kota Tangsel,” jelasnya.
Sementara, menurut Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, tim penanggulangan kemiskinan ini harus berperan untuk mengkoordinir program kegiatan termasuk kepedulian penguatan anggaran yang berkecukupan dan berkualitas dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan.
“Tim ini juga harus mampu bergerak dan berperan dengan bertumpu pada pemberdayaan dan kemandirian penduduk miskin, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin segera terwujud di Kota Tangsel,” bebernya.
Badan Pusat Statisik melaporkan berdasarkan data kesejahteraan Rakyat Kota Tangsel, persentase penduduk miskin di Kota Tangsel sebesar 1,76 persen, bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, Kota Tangsel adalah kota yang paling kecil persentase angka kemiskinannya, juga merupakan kota dengan angka kemiskinan terkecil dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.
“Akan tetapi, tetap dibutuhkan usaha bersama antar pemangku kepentingan untuk mengeluarkan kelompok masyarakat tersebut dari bawah garis kemiskinan. Selain itu juga permasalahan disparitas atau tingkat kesenjangan yang masih tinggi, serta masalah akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Laju pertumbuhan penduduk Kota Tangsel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena Tangsel merupakan suatu kota yang letak wilayahnya sangat strategis, sehingga tingginya tingkat urbanisasi ini juga memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Tangsel.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan akan dihasilkan beberapa alternatif solusi yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan,” paparnya. (ris)