Beranda Berita MAKI Gugat Praperadilan Tiga Kasus Mangkrak di KPK 

MAKI Gugat Praperadilan Tiga Kasus Mangkrak di KPK 

0

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat praperadilan tiga kasus mangkrak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Senin (12/11/18) ini dilangsungkan sidang perdana Praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas kasus-kasus tersebut.

MAKI memilih tiga kasus sederhana namun lamban di KPK yaitu pertama, kasus Emirsyah Satar mantan Dirut Garuda sudah ditetapkan Tersangka hampir 2 tahun (sejak 16 Januari 2017).

“Kasus ini sederhana karena terkait dugaan suap dimana perusahaan luar negeri pemberi suap sudah mengakui di negaranya dan perusahaan tersebut sudah dikenakan sanksi denda,” kata Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, dalam keterangannya yang diterima tangerangonline.id, Senin (12/11/18.

Kedua, katanya, RJ Lino mantan Dirut Pelindo II sudah ditetapkan Tersangka juga hampir 3 tahun ( sejak 18 Desember 2015 ). Padahal KPK sudah menang Praperadilan yg diajukan RJ Lino. Disisi lain, kata Boyamin, Bareskrim yang usut belakangan dalam kasus proyek crane di Pelindo II sudah lebih maju karena sudah mendapat vonis Kasasi terhadap terdakwa Haryadi Budi Kuncoro.

“Jadi KPK dalam kasus Pelindo kalah dengan Bareskrim,” ujar Boyamin.

Ketiga, lanjutnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sudah ditetapkan Tersangka TPPU hampir 5 tahun ( 13 Januari 2014 ) namun hingga kini masih kabur padahal kasus utama korupsinya sudah divonis 4 tahun yang lalu.

Ia mengatakan, gugatan Praperadilan tersebut terdaftar dalam register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 138, 139 dan 140 /Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel .

Sementara itu, Lawyer MAKI bernama Kurniawan Adi Nugroho, mengatakan, MAKI telah mendaftarkan praperadilan terkait dengan lambannya KPK dalam memeriksa beberapa perkara tindak pidana korupsi skala besar. Yaitu praperadilan nomor 138/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel untuk tersangka RJ Lino. Praperadilan nomor 139/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana dan praperadilan nomor 140/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel untuk tersangka Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo.

“Pada hari ini, 12 November 2018, rencananya sidang pertama akan digelar untuk Praperadilan nomor 139 dan 140. Namun, pihak KPK tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Termasuk tidak memberikan informasi apapun kepada pengadilan penyebab ketidak hadirannya,” terangnya kepada tangerangonline.id, Senin (12/11/18) di Jakarta.

Sedangkan dari MAKI, hadir kuasa hukumnya, Kurniawan Adi Nugroho, SH. Sidang perkara 139 dipimpin oleh Hakim Sujarwanto, SH, MH dan perkara 140 dipimpin oleh Hakim Djoko Indiarto, SH, MH.

Menurut Adi Nugroho, ketidakhadiran KPK dalam hal ini menunjukkan bahwa KPK, tidak hanya lelet dalam menyelesaikan tunggakan perkara, tapi juga KPK memang tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan perkara.

“Bahkan untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana telah menyandang status tersangka sejak 5 tahun yang lalu, tanpa ada kejelasan kapan perkaranya akan diperiksa pengadilan,” ujarnya.

Kedua sidang praperadilan akhirnya menyatakan bahwa sidang ditunda tanggal 26 November 2018 untuk memberikan kesempatan bagi KPK hadir di persidangan praperadilan.(MRZ)