Beranda Berita Prof Romli: Siapa Menuduh Curang, Dia Harus Membuktikan di Depan Hukum

Prof Romli: Siapa Menuduh Curang, Dia Harus Membuktikan di Depan Hukum

0

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi menggelar rapat pleno pada Kamis sore (25/4/2019). Rapat besar itu untuk menyikapi adanya indikasi pelanggaran Pemilu 2019 yang dinilai bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan rapat itu digelar pukul 16.00 WIB yang dihadiri seluruh BPN Prabowo – Sandi.

“Kamis pukul 16.00 WIB, kami akan menggelar rapat pleno berkaitan dengan pelanggaran pemilu dan pelanggaran penghitungan suara,” kata Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Ketua BPN Prabowo – Sandiaga, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, memimpin langsung rapat pleno dan seluruh direktur yang ada dalam BPN akan hadir, antara lain Direktur Saksi, Direktur Advokasi dan Hukum, dan Direktur Relawan.

Menurut Pakar Hukum Pidana,Prof Dr Romly Atmasasmita, kecurangan yang dituduhkan kubu 02 harus dibuktikan, sebagaimana adagium hukum, siapa yang menuduh, dia harus membuktikan.

“Tuduhan kecurangan dan konspirasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh pendukung atau simpatisan paslon 02 terhadap pemerintah dan KPU dalam Pemilu 2019 telah dilakukan secara terbuka dan berulang-ulang, tanpa niat baik dengan mekanisme Undang-Undang yang berlaku,” kata Prof Dr Romly Atmasasmita, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/04/209).

Ia mengkritisi maklumat Habib Rizieq Shihab di Mekkah yang mengajak pendukung simpatisan paslon 02 untuk menduduki KPU, sebelum Real Qount KPU diumumkan,adalah bentuk hasutan dan dapat di ancam tindak pidana serta melanggar sistem demokrasi Pancasila dan UUD 1945.

Profesor Romli Atmasasmita,
menerangkan, pemerintah secara terus-menerus menyampaikan himbauan dan memperingatkan agar segera menghentikan tuduhan-tuduhan kecurangan tanpa bukti kuat.

“Diminta menggunakan mekanisme sesuai hukum yang berlaku, tapi tidak dipedulikan,” ujarnya.

Fakta tersebut, kata dia, merupakan delegitimasi pemerintahan dan KPU, yang merupakan pelanggaran konstitusi dan UUD 1945.

“Pemerintah, demi tegaknya hukum dan UUD 1945, perlu segera mengambil langkah hukum preventif dan refresif terhadap setiap tindak pidana terkait Pemilu dan Pilpres 2019,” demikian dikatakan Profesor Romli.(MRZ)