Praktik pungutan liar (Pungli) diduga terjadi di lingkungan Sekolah Menangah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Hal itu berawal dari keluhan salah seorang wali siswa berinisial R. Ia mengaku bahwa ijazah anaknya ditahan pihak sekolah karena belum melunasi sejumlah uang donasi.
“Anak saya sudah lulus, tidak bisa mengambil ijazah sebelum melunasi uang donasi itu semuanya. Kalau tidak, ijazah tidak boleh diambil,” ujar R dengan wajah kesalnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, sebelumnya, sejak awal pada saat pra penerimaan siswa dirinya sudah ditanya terlebih dahulu kemampuan untuk membantu sekolah dan ia pun menyanggupi membayarkan uang sebesar Rp 5 Juta agar anaknya bisa masuk kelas bakat istimewa.
Selain itu, ia juga diminta untuk menyepakati komitmen untuk menyetorkan uang bulanan semacam SPP dengan besaran yang variatif.
“Rata-rata menyepakati Rp 300 ribu perbulan untuk donasi semacam SPP itu, tapi ada yang di bawah itu juga. Dikelas anak saya juga diminta donasi untuk perpustakaan dan uang komputer sebesar Rp 50 ribu, ada juga uang kas kelas Rp 5.000 per minggu,” jelas warga yang tinggal diwilayah Kecamatan Pamulang ini beberapa hari yang lalu.
Saat dikonfirmasi, Humas SMP N 4 Kota Tangsel, Aris Munandar menampik adanya penahanan ijazah terhadap anak didiknya yang sudah lulus.
“Perinsipnya pengambilan ijazah di sekolah ini tidak dipungut biaya, gratis. Mungkin itu gurunya saja yang belum paham,” jelasnya
Saat disinggung terkait donasi, Aris pun mengakui adanya donasi yang dibebankan kepada para orang tua siswa.
Beban donasi tersebut hanya diberikan kepada siswa program cerdas istimewa dan bakat istimewa (CI BI). Program CIBI ini terakhir hanya berjalan pada tahun ajaran 2016.
“Itu bukan pungli tapi donasi. Diberikan orangtua sesuai dengan kemampuannya, kalau seandainya tidak ada ya tidak masalah, gak apa-apa. Seandainya kamu punya anak, nah kamu bulan ini bisa membayar donasi dan bulan selanjutnya belum punya uang buat bayar, ya ga maslaah,” imbuhnya. (Rmt)
