Beranda News Update Warga DKI Tolak Vaksin, Wagub Sebut Ada Denda Rp5 Juta Hingga Rp7...

Warga DKI Tolak Vaksin, Wagub Sebut Ada Denda Rp5 Juta Hingga Rp7 Juta

0

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Riza Patria secara tegas meminta masyarakat untuk tidak menolak vaksinasi Covid-19. Hal itu ditegaskan Wagub DKI Riza Patria saat di wawancara dengan host acara bincang hebat Bena Rangkuti.

“Tujuan dari vaksinasi itu sendiri bertujuan untuk memproteksi dan melindungi kesehatan masyarakat agar aman dari Covid-19 yang sangat menakutkan menyerang seluruh dunia,” katanya.

Wagub mengatakan, Pemda DKI Jakarta sangat mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

“Pemprov DKI tak henti-hentinya terus menyampaikan kepada masyarakat, agar kesadaran masyarakat terus meningkat dan dapat terhindar dari virus tersebut,” ujarnya.

 

Sesuai Perda penangulangan Covid-19, Wagub menjelaskan, Perda tersebut berisi 11 bab dan 35 pasal yang di dalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Namun, sanksi pidana dihapuskan dari aturan dalam perda.

Wagub pun menyampaikan bentuk denda 5 juta hingga 7 juta bagi masyarakat yang sengaja melakukan penolakan, karena pemerintah dalam hal ini menjalankannya sudah sesuai perda yang ada.

“Ya ada sanksi tegasnya jika masyarakat menolak di vaksin. Dalam Perda dendanya sekitar 5 juta hingga 7 juta,” ungkapnya.

Wagub menyampaikan akan menjamin keamanan vaksinasi yang akan di lakukan kepada seluruh masyarakat, hal tersebut di sampaikan sebagai upaya bentuk keperdulian Pemda kepada warga di DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Masyarakat tidak perlu takut akan vaksinasi, karena nantinya akan di mulai dari pemimpin terlebih dahulu, kenapa harus pemimpin lebih dulu untuk di vaksinasi ? tambah bena host yang langsung melakukan wawancara ekslusif kepada beliau, wagub mengatakan “ karena pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahulu, agar masyarakat yakin dan tidak takut, selain itu juga untuk menhindari kesalah pahaman dari masyarakat” jelasnya.

Wagub mengungkapkan, untuk prosedur dan teknis vaksinasi yang akan di lakukan tentu akan di lakukan oleh kementerian kesehatan, pemda dengan pihak terkait lainnya sudah melakukan pendataan penduduk agar vaksin dapat berjalan dengan baik, mulai dari siapa saja yang tahap pertama, tahap kedua dan setusnya mendapatkan vaksinasi, mengingat vaksinnya sendiri datangnya bertahap, tidak sekaligus datang ke indonesia, usia 18 dan 59 tahun prioritas yang pertama mendapatkan vaksinasi.

“Yang jelas garda terdepan di mulai dari team kesehatan sebagai garda terdepan yang akan melayani masyarakat akan di vaksin terlebih dahulu, tentunya setelah para pemimpin di vaksinasi Covid-19, pungkasnya.

Wagub mengatakan, pertengahan Januari 2020 ini vaksinasi akan mulai di lakukan, sesuai tahapan yang sudah di persiapkan oleh pemerintah, tidak ada administrasi apapun semua gratis, dan jika masyarakat di lapangan menemukan adanya penyimpangan, jangan sungkan-sungkan silahkan laporkan kepada kami, saya pastikan langsung di tindak sesuai hukum yang berlaku, sekali lagi saya sampaikan masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya vaksinasi.

“Kami ingin masayakat sehat, jadi tolong bantu kami juga agar masyarakat kooperatif dalam menuntaskan penanganan pandemi covid 19 ini, bagi yang belum terpapar jangan lupa lindungi diri anda, dan bagi yang sudah sembuh dari covid 19, jangan lalai, tetap jaga diri, olah raga, makan makanan yang sehat, minum vitamin atau herbal secara alami agar daya tahan tubuh tetap terjaga, menjaga jarak, mencuci tangan dan mengunakan masker dimanapun anda berada pangkasnya di akhir perbincangan” harapnya. (Red)