Pengamat politik Citra Institute, Yusa, Farchan mengapresiasi pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang telah berhasil menyabet gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tersebut diberikan atas laporan keuangan Pemkot Tangsel selama tahun 2020.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkot Tangsel dari BPK perwakilan Banten atas laporan keuangan daerah tahun 2020 tentu harus kita apresiasi”, kata Yusa, dalam press releasenya Senin (10/5/2021).
Raihan WTP tersebut, kata Yusa, merupakan hasil kerja keras yang dilakukan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berusaha mengelola APBD dengan baik. Menurutnya penghargaan WTP untuk ke-9 kalinya membuktikan bahwa Pemkot Tangsel telah mengedepankan transparansi pengelolaan keuangan yang maksimal.
“Penghargaan WTP untuk ke-9 kalinya ini, merefleksikan potret kepemimpinan daerah yang sensitif terhadap tata kelola keuangan daerah berbasis transparansi dan akuntabilitas,” ujar Kaprodi Pemerintahan Universitas Sutomo tersebut.
Lebih lanjut, Yusa, menjelaskan predikat WTP harus menjadi pemicu Pemkot Tangsel untuk terus memperbaiki kinerja keuangannya lebih baik lagi sekaligus menjadi energi positif di masa yang akan datang. Pasalnya WTP merupakan salah satu indikator kepercayaan stakeholders terhadap kesesuaian, relevansi, dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
“Ke depan, Predikat WTP harus mampu menjadi stimulus atas performa kinerja keuangan yang lebih baik lagi sekaligus menjadi energi positif bagi seluruh jajaran Pemkot Tangsel untuk terus melakukan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,” jelasnya.
Yusa, menyarankan Pemkot Tangsel untuk berupaya terus mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Ia juga menambahkan Pemkot Tangsel harus lebih kreatif dalam mengelola pendapatan asli daerah.
“Pemkot Tangsel harus lebih kreatif lagi dalam menggenjot pendapatan asli daerah baik dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah,” pungkasnya. (Ris)