Koordinasi Pimpinan dan Anggota Lemah, Kinerja DPRD Tangsel Berantakan Masa tugas Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2014-2019 sudah hampir berjalan dua tahun. Namun alih-alih menampilkan perubahan yang lebih baik sebagaimana harapan masyarakat, malah justru masih berkutat pada persoalan internal.
Koordinasi antar pimpinan dengan anggota yang lemah, peran fraksi dan komisi yang tidak berjalan hingga masalah klasik seperti kebiasaan molor dari waktu yang telah disepakati sehingga mengakibatkan jadwal kegiatan menjadi berantakan. Juga sikap malas masuk kantor yang ditunjukkan anggota dewan.
“Meski secara kuantitas terpenuhi, namun ekspektasi kualitas pimpinan dalam menjalankan buka agenda sidang, tidak tepat waktu. Terlebih selama tahun 2015 ini, juga jarang dilakukan rapat pimpinan,” ucap wakil ketua DPRD Tangsel, Tb. Bayu Murdani.
Bayu menilai pimpinan DPRD dengan jajaran anggotanya terjadi stagnasi. Menurut Bayu Murdani, sesuai tata tertib, seharusnya setiap agenda maupun rapat yang hendak dilakukan harus terlebih dahulu dikoordinasikan.
“Bagaimana ada komunikasi baik, lah wong rapat pimpinan jarang dilakukannya.Meski hanya satu atau dua kali rapat saja,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD yang enggan namanya disebutkan. Ia membenarkan bahwa selama hampir dua tahun belum ada rapat pimpinan. “Ya seperti itulah,” ucapnya.
Sebelumnya, pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah,Zaki Mubarak menilai kinerja dewan belum terlihat kontribusinya buat rakyat.
“Produk hukum yang disahkan dewan semacam Perda seharusnya sudah ada saat ini. Ini kita lihat dewan lebih mementingkan kepentingannya saja. Apalagi fasilitas anggota dewan saat ini sudah memadai, namun sungguh miris jika kinerjanya mandek,” ungkapnya.
Zaki mengatakan, saat ini masih belum terlihat meski hampir 2 tahun menjabat. Sementara, gajinya maupun fasilitas lainnya sudah ditambah. Namun, tetap masyarakat butuh bukti atas kinerja selama ini. Hal itu penting dibuktikan, agar kepercayaan publik tetap terjaga dan mengakui bahwa kehadiran dewan sebagai kepanjangan tangan atas aspirasi rakyat melalui kebijakan programnya.
“Saya lihat kinerja dewan baru 50 persen saja yang terlihat. Memang rakyat tidak perduli dewan gajinya naik atau tidak, yang penting bukti kerjanya dan berpihak kepadanya. Itu juga kalau ingat dengan janjinya, kalau sudah nyaman ya itu hak dewan juga,” katanya. (Ded)
