Home Berita DPRD Tangsel Awasi Banyak Proyek Gagal Terealisasi

DPRD Tangsel Awasi Banyak Proyek Gagal Terealisasi

0

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan meningkatkan kontrol terhadap proyek pembangunan di Pemkot Tangsel. Alasannya banyak proyek fisik yang gagal direalisasikan pada tahun ini.

Adanya pelaksanaan proyek yang belum dilakukan tahun ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kondisi itu terulang kembali di tahun ini. Selain proses penunjukan rekanan dilakukan lebih awal, kalangan legislatif harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Sebab jika banyak proyek gagal maka serapan anggaran APBD akan tidak maksimal.

Ketua DPRD Kota Tangsel Moch Ramlie mengaku, pihaknya serius mengawasi dan ketat terhadap kontrol terhadap proyek-proyek yang ada di Pemkot Tangsel harus dilakukan. Hal ini agar masalah serupa tak terulang nanti di tahun 2017 ini, sebab proyek-proyek fisik tersebut sudah melalui perencanaan anggaran dengan pembahasan panjang. Sangat disesalkan jika pada pelaksanaannya tak sesuai harapan.

“Kami DPRD akan mengontrol kinerja Pemerintah Kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam, artinya benar nggak mereka mencapai target. Harus kami kontrol,” katanya, Kamis (14/7).

Dia pun meminta agar eksekutif segera melakukan proses lelang untuk menghindari adanya keterlambatan dalam penyelesaian program. Oleh karenanya, kondisi itu harus jadi perhatian bersama agar kejadian tersebut tak terulang kembali pada tahun nanti. Guna meminimalisir potensi itu, Ramlie meminta kepada anggota dewan untuk meningkatkan fungsi pengasawan yang dimiliki.

Diharapakan pengawasan dilakukan tidak hanya saat proses pengerjaan dilakukan atau saat ada masalah. Namun dia menginginkan, wakil rakyat untuk aktif sejak awal mulai dari proses lelang sampai pengerjaan program itu.

“Keberhasilan program, selain dari sisi perencanaan dan pengerjaan, juga dipengaruhi saat proses lelang dilakukan. Semakin cepat proses ini dilalui, maka potensi keterlambatan bisa dikurangi,” tutur Politisi Partai Golkar ini.

Sementara, Sekretaris Komisi IV bidang Pembangunan Aguslan Busyro mengakatan, Komisi IV akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek APBD 2016 yang saat ini sedang berlangsung. Agar pelaksanaannya sesuai dengan kententuan yang telah ditetapkan serta untuk peningkatan penyerapan anggaran.

“Pengawasan itu sudah dilakukan. Pelaksanaannya juga harus benar-benar sesuai dengan perencanaan yang ada dan pelaksanaan sesuai dengan waktu yang ada,” katanya.

Selain itu, Komisi IV juga akan mendorong agar antara perencanaan dan pelaksanaan kondisi dilapangan sesuai. Karena lamanya proses pelaksanaan menyebabkan pada saat akan dilelang kondisi lokasi tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga rekanan tidak ada yang mau mengerjakannya.

“Kita harapkan perencanaan harus benar-benar matang dan sesuai dengan kondisi lokasi yang ada,” sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie tak menampik jika ada keterlambatan disebabkan ada kekeliruan. Namun memang prosesnya masih berjalan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Masih dalam proses di ULP belum dikatakan gagal,” kata Bang Ben.

Bang Ben menuturkan, serapan dari APBD 2016 sebesar Rp 3,31 triliun itu, pada triwulan pertama digunakan untuk pembayaran gaji pegawai. Belum masuk pada pengerjaan fisik dan saat ini masih terus berproses memaksimalkan serapan.

“Serapan termin pertama baru belanja tidak langsung saja untuk gaji pegawai. Kami perkirakan serapan masih bergerak di angka 20-25 persen,” ujarnya. (ded)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here