Home Berita DPRD Tangsel Minta Wali Murid Berani Lapor Polisi Soal Pungutan Sekolah

DPRD Tangsel Minta Wali Murid Berani Lapor Polisi Soal Pungutan Sekolah

0
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Bambang Triyadi.

Keluhan masyarakat terkait mahalnya pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga puluhan juta rupiah dan tidak sesuai dengan program pemerintah kota yakni pendidikan gratis ditanggapi oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel, Bambang Triyadi.

Bambang menyayangkan adanya hal tersebut hingga membebani hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis. Dia menduga praktik pungutan tersebut seiring dengan maraknya calo pendidikan yang mengambil keuntungan dari ajang bisnis jual beli formulir pendaftaran.

Bambang menyebut diperlukan pengawasan ketat dan juga kesadaran dari wali murid untuk melaporkan ke pihak berwajib terkait praktik pungutan tersebut.

“Saya tidak bisa menduga (pelakunya) karena itu sudah oknum kriminal dan harus dilaporkan ke polisi bila ada percaloan seperti itu. Seperti dia (pihak siswa) daftar ke sekolah melalui jasa perantara lalu dinilai tidak wajar, maka lapor saja ke polisi. Laporin itu si calo,” tegasnya saat ditemui tangerangonline.id, Selasa (19/7/2016).

Dia juga mengatakan, maraknya percaloan juga diakibatkan minimnya kesadaran dari wali murid yang memaksakan anaknya sekolah yang diinginkan tanpa melalui persyaratan yang semestinya.

“Begini kalau orang tuanya niat menyekolahkan di sekolah negeri ya diurus sendiri jangan melalui jasa perantara, kan itu ada suami istri salah satunya pasti bisa. Nah, kalau saya mendapat cerita dan belum ada bukti, bisa saja yang terlibat calonya saja, karena belum tentu yang memerintah (pungli) itu guru atau kepala sekolah. Nah itu mestinya calonya yang mesti diseret dulu,” ujarnya.

Soal wali murid yang telah menggelontorkan biaya hingga Rp 20 juta, dia meminta bukti pembayaran tersebut agar dapat diselidiki secara tuntas, terutama di tataran pemerintahan dan untuk tindak percaloan dapat dilaporkan ke polisi lantaran baginya hal itu menjadi tindak kejahatan.

“Kwitansinya serahkan ke saya biar nanti saya sidak, ada rinciannya dan seperti apa, nanti akan kita nilai wajar atau tidak wajarnya. Tapi semua itu harus ada bukti jangan omong doang nantinya saya memfitnah guru atau kepala sekolah. Nah itu enggak baik. Kalau ada oknum yang minta Rp 15 juta sampai Rp 20 juta lapor ke polisi gitu,” jelasnya.

Disinggung soal pemanggilan pejabat sekolah oleh DPRD, dia mengatakan, dirinya akan mengumpulkan bukti dan masih terus menampung keluhan terkait pendidikan dan menindaklanjutinya secara prosedural. (Abi)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here