Home Berita ​Akademisi: Kenaikan Gaji DPRD Perlu Pertimbangan Matang

​Akademisi: Kenaikan Gaji DPRD Perlu Pertimbangan Matang

0

Kebijakan kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia oleh Presiden Joko Widodo muncul polemik di lapangan. Salah satunya di Tangsel, yang dinilai kinerja para legislatifnya kurang efektif dan optimal.

Pengamat kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarok menjelaskan, upaya kenaikan gaji bagi DPRD perlu ditinjau ulang secara cermat. Selama ini kinerja DPRD Tangsel dinilainya kurang maksimal, seperti membiarkan pengawasan terlalu longgar.

“Analisa kenaikan gaji ini harus banyak pertimbangan. Apakah di Tangsel DPRD nya sudah bekerja dengan maksimal? Ini diselaraskan degan SILPA begitu besar sebagai bukti pengawasan tidak maksimal,” kata akademisi ini.

Dapat dimaklumi di banyak daerah DPRD memang gajinya terlalu kecil seiring dengan pendapatan daerah. Sedangkan untuk di Tangsel sendiri cukup besar, tapi ini tidak memberikan prestasi yang hebat.

“Mungkin banyak daerah gajinya kecil, sedangkan di Tangsel sendiri tergolong cukup besar didapat dari berbagai tunjangan jadi tidak perlu menuntut naik meskipun akhirnya ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Ia pun menjelaskan bahwa naiknya gaji PNS jangan disamakan dengan DPRD. Melalui Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) pada 30 Agustus lalu pada Rapat Kerja Nasional di DPR RI, meminta merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

“Alasan pekerjaan yang rumit dan memusingkan ditambah dengan sudah naiknya gaji PNS bukan menjadi alasan untuk meminta kenaikan penghasilan,” papar Zaki.

Andaipun ini tidak dapat dibendung, setidaknya kenaikan ini hanya meyasar gaji semata bukan tunjangan. Sebab tunjangan DPRD Tangsel sudah cukup besar demi mempertimbangkan keadilan.

“Tunjangan itu yang sebenernya membuat miris masyarakat,Kalau mau naik gaji tidak masalah tetapi apakah mau tunjangannya dipotong,kalau seperti itu baru fair,” imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Tangsel, Rizki Jonis menegaskan soal kenaikan gaji atau tunjangan DPRD perlu dianalisa lebih dalam. Karena selama 13 tahun peraturan ini tidak pernah direvisi, sementara PNS sudah pernah direvisi.

“Ini berkat teman-teman yang mengajukan kepada Presiden untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Sudah 13 tahun lamanya belum pernah direvisi sementara, PNS gajinya naik, termasuk kepala daerah sudah naik,” tutur Rizki.

DPRD sebut Rizki Jonis,kedudukanya sama dengan jabatan eselon II setara dengan Kepala Dinas dan dapat disamakan dengan kepala daerah. Sayangnya gaji pokok per bulan hanya Rp 2.100.000. Ada tambahan sebagai anggota Badan Legislasi Rp 90 ribu, sementara untuk ketua Banleg Rp 150 ribu.

“Bayangkan gaji DPRD lebih kecil dengan UMR Tangsel yang mencapai Rp 2,8 juta. Ini miris sekali,” beber Rizki. (Ded)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here