Oleh: Arif Wahyudi, ME., AK., CA. (Wakil Ketua ICMI Tangerang Selatan)
Bedah APBD menjadi tema Diskusi Publik yang baru-baru ini diselenggarakan sebuah komunitas di Tangerang Selatan. Acara yang dilatarbelakangi kekecewaan beberapa penggiatnya diwarnai kritik, sindiran, hingga tantangan kepada Pemkot dan DPRD untuk bersama-sama memperbaiki APBD Tangerang Selatan. Beberapa sorotan utama acara tersebut adalah banyaknya pungli, tidak terlaksananya rencana pembangunan, partisipasi pengusaha lokal yang rendah, serta besarnya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Satu catatan Penulis dalam acara tersebut adalah tidak ada satu pun pembicara atau pun peserta yang membawa dokumen/buku APBD. Hal ini membuat “Bedah APBD” hanya dapat dilakukan secara imajiner.
Mari kita mulai “Bedah Imajiner” ini dari pertanyaan mengapa SiLPA Tangerang Selatan begitu besar. Secara umum realitas ini disebabkan karena pelampauan target pendapatan; dan atau karena penghematan serta tidak terlaksanakanya rencana belanja.
Mengapa target pendapatan secara umum dapat dilampaui? Ada beberapa kemungkinan seperti adanya penalti/sanksi bagi Kepala SKPD yang gagal mencapai target, dan atau adanya insentif bagi Kepala SKPD apabila mampu mencapai atau melampaui target. Kedua alasan ini menjadi motif bagi Kepala SKPD untuk membuat target pendapatan yang rendah. Ini memudahkan, mengamankan sekaligus menguntungkan. Lalu apa argumen yang dimiliki Badan Anggaran sebagai counter part TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam mencegah kecenderungan ini? Semestinya Badan Anggaran menguji bagaimana TAPD membuat target pendapatan tersebut. Perlu dielaborasi hubungan antara data Wajib Pajak Daerah dan pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi Tangsel, serta kebijakan tarif pajak dan retribusi daerah.
Rumus umum Pendapatan adalah perkalian antara kuantitas objek pajak/retribusi dengan tarif. Untuk mendapatkannya perlu dielaborasi data wajib pajak dan objek pajak yang kemudian dihubungkan dengan tarif masing-masing objek pajak.
Pajak Parkir dapat dijadikan contoh pendalaman mengingat pertumbuhan property yang tinggi serta naiknya tarif dasar parkir dari Rp2.000,00 menjadi Rp3.000,00. Jasa parkir di komplek perkantoran, perdagangan dan jasa menjadi objek Pajak Parkir. Dengan populasi kendaraan bermotor serta mobilitas penduduk yang tinggi Pajak Parkir berpotensi memberi sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar; bahkan lebih besar dari target dan realisasi Pajak Parkir selama ini.
Dengan argumen yang hampir sama, potensi Retribusi Parkir patut disoroti. Dengan masuknya beberapa Pasar Daerah yang sebelumnya dikelola Pemkab Tangerang, banyaknya kantor Pemerintah Daerah yang makin ramai, serta ruas-ruas jalan yang diperuntukkan parkir on street, potensi Retribusi Parkir ini perlu menjadi perhatian DPRD. Target SKPD perlu di break down ke masing-masing lokasi parkir on street dan target kendaraan yang akan parkir. Kunjungan ke beberapa sample lokasi akan mengklarifikasi rasional tidaknya target tersebut.
Pos pendapatan baik di rumpun PAD, rumpun Dana Bagi Hasil berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), rumpun Bagi Hasil Pajak dari Pusat dan Provinsi, serta rumpun Pendapatan Lain-lain perlu diteliti dasar-dasarnya agar mencapai tingkat rasionalisasi yang baik. Salah satu dasar untuk menguji target pendapatan misalnya DAU adalah Peraturan Presiden yang relevan.
Pungli yang banyak menjadi keluhan warga perlu direspons dengan baik oleh Pemkot mau pun DPRD. Banyaknya praktek pungli mencerminkan buruknya pelayanan publik, memberi dampak negatif pada daya saing, yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan warga. Khusus untuk hubungan daya saing dengan kesejahteraan warganya beberapa waktu yang lalu diungkap oleh Direktur Utama GE Indonesia yang menjadi pembicara dalam acara Temu Investor. Membaiknya pelayanan publik, meningkatnya daya saing daerah dan kesejahteraan warga adalah tujuan inti dibentuknya Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, keberadaan pungli yang sudah dikeluhkan warga di berbagai kesempatan perlu direspons Pemkot secara nyata.
Selain dari sisi Pendapatan, SiLPA yang signifikan disumbang oleh tidak terlaksananya belanja dengan jumlah besar (mangkraknya proyek jumbo). Pengadaan lahan dan proyek konstruksi skala jumbo perlu dicermati sejak perencanaan dan penganggarannya. Menganggarkan suatu rencana pembangunan yang tidak diyakini akan mampu direalisasikan adalah pemborosan ekonomi daerah. Opportunity cost nya adalah hilangnya kesempatan publik untuk menikmati putaran ekonomi yang dihasilkan oleh rencana pembangunan lain yang dapat dilaksanakan.
Pemkot dan DPRD perlu meningkatkan kecermatan dalam perencanaan penganggaran agar SiLPA optimal. Diharapkan SiLPA menurun baik secara angka mau pun secara persentase dari total APBD. Disamping upaya perbaikan perencanaan di Pendapatan dan Belanja, cara konservatif untuk menekan SiLPA adalah menjaga saldo dana secukupnya untuk kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga yang dapat diketahui dari pola saldo dana dari waktu ke waktu. Saldo dana di atas kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga agar digeser ke pos pembiayaan lainnya dalam portofolio yang aman dan lebih menguntungkan. Deposito dan Penyertaan Modal ke Bank Daerah merupakan alternatif yang aman dan menguntungkan dibandingkan jasa giro selama ini. Untuk itu Perda yang memayunginya perlu disiapkan. Pemkot juga perlu mengantisipasi arah kebijakan Pemerintah Pusat tentang pembatasan penggunaan SiLPA untuk menutup defisit.
Apakah Bedah APBD yang tidak imajiner mungkin dilakukan di waktu mendatang? Seharusnya memungkinkan, mengingat APBD pada hakikatnya adalah uang rakyat, yang pengelolaannya wajar untuk diketahui rakyat. Optimisme ini menguat ketika beberapa anggota Badan Anggaran dan anggota TAPD merespons positif ide membuka pembahasan anggaran ini ke publik. Untuk itu kita menunggu Rapat Badan Anggaran yang oleh Pimpinan DPRD dinyatakan Terbuka untuk Umum. Sekian.. (*)
