Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Tangerang ke-5 yang rencananya digelar di Padang Golf Modernland, Kota Tangerang, Banten, berlangsung tanpa hasil. Pelaksanaan Musda tersebut terpaksa dihentikan lantaran ada surat pemberitahuan secara mendadak dari Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang, Abdul Syukur.
Dalam surat itu, Abdul Syukur meminta Musda agar ditunda. Akibat penghentian tersebut, sebanyak 13 pemilik suara di Musda melayangkan mosi tidak percaya dan mengajukan pelaksanaan Musda diserahkan kepada DPD I Provinsi Banten.
“Pernyataan mosi tidak percaya yang ditanda tangani oleh 13 pemilik suara di Musda ini, akan segera kami limpahkan ke DPD Banten,” kata Sugana, salah satu anggota panitia pelaksana Musda DPD II Partai Golkar Kota Tangerang, Selasa (11/10/2016).
Sugana menambahkan, bahwa kewenangan pelaksanaan Musda tersebut nantinya diserahkan kepada DPD Provinsi Banten, siapakah dan kapankah Musda tersebut akan digelar. Ditanya alasan apakah yang disampaikan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang untuk menunda pelaksanaan Musda tersebut, Sugana mengatakan karena alasan teknis yang belum terselesaikan.
“Saya tidak tahu alasan teknis apa yang dimaksud, karena persiapan pelaksanaan Musda itu sudah benar- benar siap,” tambah Sugana.
Perihal ini juga dikatakan oleh Ketua Panitia Pelaksana Musda DPD II Partai Golkar Kota Tangerang ke-5, Hosbeni Gonjala. Didalam sambutannya di depan para pemilik suara, Hosbeni Gonzala yang akrab dipanggil Degon mengatakan bahwa dirinya mendapat kabar supaya pelaksanaan Musda ditunda melalui pesan singkat yang dikirim oleh ketua DPD II Partai Golkar.
“Seharusnya penundaan itu bisa dilakukan jika ada sesuatu atau alasan yang kuat, tapi harus melalui pleno. tidak seperti ini,” ujarnya.
Degon pun menambahkan bahwa persoalan tersebut diserahkan penuh kepada mereka yang memiliki hak suara, sebab segala sesuatunya sudah tidak ada masalah.
Sementara itu, mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang, Moctar Jamil merasa prihatin atas kejadian tersebut. “Terus terang saya merasa prihatin. karena sejak bergabung dengan Partai Golkar beberapa puluh tahun yang lalu, baru kali ini saya melihat kejadian seperti ini,” ujarnya.
Seharusnya, kata Jamil, penundaan Musda bisa dilakukan dengan alasan yang kuat, tidak seperti saat ini yang hanya persoalan teknis yang belum terselesaikan. “Ini persoalan teknis apa? Itulah yang harus dijelaskan secara rinci oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang,” kata dia. (Acp)
