Home Home Kontrak Tahun Jamak Tangerang Selatan (2)

Kontrak Tahun Jamak Tangerang Selatan (2)

0

0leh: Arif Wahyudi, ME., AK., CA. (Wakil Ketua ICMI Tangerang Selatan)

Pemkot Tangerang Selatan mewacanakan akan membangun beberapa bangunan beranggaran besar mulai tahun depan. Bangunan tersebut adalah Gedung Inovatif Koperasi UKM (sering disebut Science Techno Park – STP) berlantai 10, Gedung RSUD Tangsel di Pondok Betung, dan Pasar Ciputat. Pada bagian pertama, Penulis telah mengulas rencana pembangunan Gedung Inovatif Koperasi UKM, dan pada bagian kedua ini Penulis mengulas rencana pembangunan Gedung RSUD di Pondok Betung dan Pasar Ciputat. Maksud penulisan adalah untuk memberikan masukan kepada Pemkot Tangerang Selatan mengingat walau pun kontrak tahun jamak memberi percepatan pemanfaatan bangunan, namun di beberapa daerah telah menjadi kasus hukum yang melibatkan pembuat dan pelaksana kebijakan.

Gedung RSUD II Tangsel di Pondok Betung

Pemkot Tangerang Selatan berencana membangun RSUD II di Pondok Betung karena beberapa alasan yaitu luasan lahannya memenuhi syarat, lokasi strategis yang diametral dengan RSUD I di Ciputat sehingga diharapkan lebih dekat dengan warga Pondok Aren dan Ciputat Timur. Di samping itu Puskesmas Pondok Betung yang akan dikembangkan menjadi RSUD telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) hasil karya dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Sistem ini baru pertama kalinya diterapkan dan Puskesmas Pondok Betung dinilai berhasil.

Sebagai warga Pondok Betung, Penulis sangat mendukung rencana pembangunan RSUD II Tangsel di Pondok Betung. Namun setidaknya ada dua hal yang patut menjadi perhatian bersama. Pertama adalah tentang kontrak tahun jamak yang akan digunakan dan Kedua adalah adanya pengalaman buruk dalam pembangunan RSUD yang lalu. Pilihan kontrak tahun jamak adalah upaya percepatan proses pembangunan, sehingga kemanfaatan RSUD II ini juga lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Namun pilihan ini secara empiris telah banyak menjadi temuan BPK bahkan menjadi kasus hukum. Di sisi lain pembangunan Gedung RSUD Tangerang Selatan tahun 2012 menjadi kasus hukum. Beberapa pejabat Pemkot Tangerang Selatan dan mitra swasta telah divonis bersalah.
Beberapa hal yang perlu dicermati dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak ini adalah potensi penyimpangannya. Kontrak tahun jamak yang biasanya beranggaran besar menimbulkan risiko penyimpangan yang juga besar. Beberapa kasus korupsi pembangunan yang menggunakan kontrak tahun jamak antara lain terjadi di Padang, Seluma, Minahasa Utara, Kutai Kartanegara, Bengkalis, dan Palas. Kasus korupsi yang terjadi biasanya berupa pengaturan pemenang lelang, suap dan gratifikasi.

Dengan latar belakang umum kontrak tahun jamak yang rawan penyelewengan hukum dalam pelaksanaannya, serta fakta adanya korupsi pembangunan RSUD Tangerang Selatan beberapa tahun yang lalu, maka rencana kontrak tahun jamak pembangunan RSUD II Tangerang Selatan ini patut dikawal bersama. Belajar dari kasus yang lalu, tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pembangunan RSUD Tangerang Selatan adalah pengaturan pemenang tender yang kemudian menyebabkan pekerjaan kurang baik secara kuantitas mau pun kualitasnya. Dalam hal pembangunan RSUD II Tangerang Selatan ini kita tidak menginginkan adanya ‘agenda gelap’ khususnya pengaturan pemenang lelang, suap dan gratifikasi yang menjauhkan kemanfaatan yang semestinya menjadi hak masyarakat.

Pembangunan Pasar Ciputat

Dalam satu kesempatan, anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tangerang Selatan menyatakan bahwa Pemkot mewacanakan membangun Pasar Ciputat dengan kontrak tahun jamak apabila dokumen serah terima dari Pemkab Tangerang sudah tuntas. Anggaran yang dibutuhkan untuk merehab total Pasar Ciputat lebih dari 100 M dan akan diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2017. Pembahasan KUA akan dilaksanakan dalam beberapa pekan ke depan.
Wacana atau rencana yang baik ini patut kita dukung. Kita berharap Pasar Ciputat segera menjadi pasar indah, tertata, bersih, aman, dengan harga atau sewa kios yang terjangkau.

Namun sebelum wacana, rencana, hingga kebijakan ini disahkan, ada baiknya Pemkot dan DPRD Tangerang Selatan menengok kasus kontrak tahun jamak pembangunan Pasar Besar Madiun. Dalam kasus tersebut Walikota Madiun telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dengan tuduhan melakukan beberapa perbuatan koruptif.
Pemkot dan DPRD Tangerang Selatan perlu berfikir ulang tentang rencana membangun Pasar Ciputat dengan APBD. Apakah sudah tidak agenda pembangunan lain yang membutuhkan APBD? Penulis meyakini agenda itu masih banyak. Sehingga menjadi pertanyaan mengapa Pemkot Tangerang Selatan tidak memfungsikan PT PITS, BUMD yang telah dibentuknya untuk membangun Pasar Ciputat. Bukankah tujuan pembentukan PT PITS adalah untuk menggalang peran serta swasta untuk bersama membangun fasiltas publik komersial Tangerang Selatan?

Saat ini agenda legislasi yang semestinya dipercepat Pemkot dan DPRD Tangerang Selatan dalam masalah pasar adalah melengkapi aturan pemungutan sewa atau retribusi pemanfaatan kios pasar berupa Peraturan Daerah (Perda). Apabila tidak jelas payung hukumnya maka pungutan yang dilakukan jajaran Pemkot Tangerang Selatan rawan untuk dikategorikan sebagai pungli, dan kelambanan Pemkot Tangerang Selatan dalam melengkapi payung hukumnya rawan dituding sebagai pembiaran.

Di sisi lain, rencana pembangunan dengan kontrak tahun jamak selama tiga tahun dengan anggaran lebih dari 100 M menimbulkan pertanyaan terkait rencana transisi pengelolaan pasar dari UPT (Pemkot Tangerang Selatan) kepada PT PITS. Mengingat Modal Dasar PT PITS adalah 88 M, dengan modal disetor 25% nya, maka ketika Pasar Ciputat yang telah dibangun, ditambah empat pasar lainnya diserahkan kepada PT PITS, maka Perda tentang PT PITS harus diubah. Perubahan Perda tersebut untuk menampung Penyertaan Modal Pemkot yang tentu di atas 88 M. Disamping masalah legislasi ini, masalah lain yang perlu diantisipasi adalah apakah dengan kebijakan Pemkot membangun Pasar Ciputat akan lebih menarik minat swasta untuk terlibat atau kah justru sebaliknya.

Penutup

Kontrak tahun jamak ada sisi baiknya, namun secara empiris banyak menjadi kasus hukum. Dalam orde inovasi teknologi yang dipilih Walikota, rencana kontrak tahun jamak Pemkot Tangerang Selatan dalam membangun Pasar Ciputat dengan dana sendiri (APBD) tanpa melibatkan BUMD-nya menjadi ide yang sederhana dan rawan dipertanyakan di kemudian hari. Wallahu ‘Alam. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here