Home Berita BPKAD Tangsel Maksimalkan Kinerja Dengan Sistem Online

BPKAD Tangsel Maksimalkan Kinerja Dengan Sistem Online

0

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk pada awal Januari 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri atas Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset, dan Bidang Akuntansi harus berjalan sinergis, baik ke dalam instansi maupun ke pihak luar.

Kepala BPKAD Kota Tangerang Selatan Warman Syanuddin mengatakan, keempat Bidang yang ada tersebut harus disinergiskan satu dengan lainnya. Selain itu, menurut Warman, karena BPKAD harus mencakup semua SKPD, maka juga harus juga sinergis dengan semua SKPD dan pihak luar lainnya, diantaranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang di dalamnya ada DPRD, sinergis dengan pihak Provinsi, termasuk juga dengan pihak Kementerian terkait.

“Dari empat pihak yang ada di internal, saya dengan personil yang ada, syukur Alhamdullliah masih seperti yang dulu. Jadi, pas saya masuk ke sini tinggal bagaimana saya dapat lebih meningkatkan lagi,” ungkap Warman Syanuddin.

Warman optimis, saat ia mendapat mandat di BPKAD sebagai pemekaran dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), sistem operasional kerja sudah ada dan berjalan. Menurutnya, sistem yang sudah ada diantaranya sistem informasi dan data dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan Musrenbang tingkat kota yang sudah ada itu menjadi mudah bagi BPKAD untuk merangkumnya dan mudah untuk merekapnya.

“Apalagi, BPKAD ini panggungnya dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) sudah klop atau sudah nyambung,” terangnya.

Dia juga melanjutkan, pihaknya akan mempersiapkan bagaimana aturan-aturan yang ada seperti waktu yang ditetapkan tidak melebihi batas waktu, evaluasi, asistensi, dan verifikasi sesuai dengan tim-nya yang sudah jalan.

“Hanya percepatan kami dengan menggunakan teknologi. Itu utamanya bagi saya, dan saya mengupayakan bagaimana yang tadinya manual, yang tadinya hanya dengan dokumen kertas, tapi saya juga meggunakan dokumen teknologi, ini yang saya alihkan dengan model yang mengurangi penggunaan kertas (paperless),” imbuhnya lagi.

Dengan teknologi itulah, menurut Warman, menjadi model yang diterapkan sejak awal masuk, bagaimana para SKPD itu memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak perlu datang berduyun-duyun dan berkumpul di satu tempat. “Cukup dikerjakan dengan menggunakan sebuah sistem,” jelas Warman.

Diakui Warman, dalam hal penerapan teknologi tersebut, pihaknya berkonsultasi dengan pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar bagaimana setiap SKPD dapat bekerja dari kantornya masing-masing dalam kegiatan merubah atau merevisi apa yang menjadi evaluasi Gubernur dalam catatan DPA.

“Jadi, dengan sistem itu SKPD tinggal klik di kantornya dalam catatan koreksinya,” ungkapnya, mengistilahkan sistem kerja bagi operator IT.

Manfaat penggunaan teknologi tersebut, menurut Kepala BPKAD, bahwa dalam hal koordinasi langsung yang datang cukup satu orang saja, misal Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, atau mungkin cukup dengan Perencanaannya saja.

Warman bersyukur, sistem yang diterapkannya bisa efektif. Bahkan, menurutnya, dengan sistem online atau penerapan teknologi itu para SKPD cukup datang satu orang dari satu SKPD.
“Karena verifikasi sudah dilakukan melalui online, maka ketika SKPD datang tinggal tanda tangan, karena kalau tanda tangan dokumen tidak bisa melalui online, harus ada hard copy nya,” ungkapnya lagi.

Warman juga optimis, dengan menggunakan sistem online tersebut, dalam kegiatan verifikasi faktual langsung hanya tinggal sedikit yang dikoreksi, bahkan tidak perlu ada koreksi ulang saat verifikasi, karena semuanya sudah dilakukan melalui sistem online. “Prosesnya cepat, dan datang tinggal tanda tangan,” tegas Warman.

Manfaat lain dengan menggunakan sistem, maka para SKPD bisa mengerjakan verifikasi di kantornya masing-masing sambil mengerjakan tugas-tugas lainnya. “Bahkan kedepan, khususnya untuk tahun 2017 Perubahan (APBD) dan untuk tahun 2018 murni, kita akan terus lakukan itu,” papar Warman.

Warman menambahkan, kalau pun harus datang kepada Dinas yang dipimpinnya, pihak SKPD yang datang cukup satu orang yang bisa menjelaskan. Karena yang namanya penganggaran, menurut Warman, sejak awal proses harus baik, harus benar-benar jelas, dan jangan sampai nantinya tertulisnya ‘A’ ternyata dalam pikiran dan pelaksanaannya kurang jelas.

“Dari catatan-catatan evaluasi kemarin, akan kita tindak-lanjuti. Ternyata tidak hanya dari segi anggaran, tetapi kami juga dari segi pembayaran atau dalam segi pencairan dana ingin menggunakan teknologi, dan ingin lebih mudah,” harap Warman.

Ditambahkan Warman, dalam pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) diproses di masing-masing SKPD sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya masing-masing. “Termasuk LS, kebutuhan gaji dan honorer lainnya,” terang mantan Kadinkop dan UKM.

Menurut Warman, dalam hal pencairan dana misalnya, tidak perlu mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), cukup pihaknya ‘klik’ bahwa dana sudah dipindah-bukukan dari Bank Jabar Banten (BJB) ke Bendahara atau ke Pihak Ketiga. “Jadi, itu yang membantu memudahkan kami,” pungkas Warman Syanudin. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here