Home Berita Raperda Belum Disahkan, Pemkot dan DPRD Tangsel Diminta Jemput Bola

Raperda Belum Disahkan, Pemkot dan DPRD Tangsel Diminta Jemput Bola

0

Memasuki bulan September 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum dapat mengesahkan satu pun peraturan daerah (Perda).

Perlu diketahui, berdasarkan usulan awal yang diterima, pihak eksekutif dalam hal ini Pemkot Tangerang Selatan mengusulkan 15 Raperda sedangkan DPRD Tangsel selaku lembaga legislatif mengusulkan 4 Raperda.

Anggota DPRD Kota Tangsel Saprudin mengatakan, dalam rangka percepatan, pihak eksekutif dalam hal ini biro Hukum Pemkot dan biro hukum DPRD Tangsel diminta proaktif melakukan jemput bola ke Pemrov Banten.

“Sebenarnya, sudah ada empat Raperda inisatif dewan yang sudah dibahas. Tetapi, hasil fasilitas empat raperda itu belum turun dan masih pembinaan di Pemrov Banten,” katanya.

Ditanya soal kapan bisa mengesahkan empat raperda yang sudah dibahas tersebut, Saprudin menuturkan, dewan belum bisa memastikan pengesahan empat raperda lantaran hasil fasilitas gubernur belum turun.

“Karena sesuai aturan yang berlaku, sebelum disahkan, perda tingkat kota harus melalui tahap fasilitas gubernur,” ujar Politisi Hanura itu.

Sementara itu, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyampaikan empat raperda ke DPRD kota Tangsel. Adapun Empat tersebut, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011, Raperda tentang Retribusi Daerah, Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Penamaman Modal dan raperda Pengarusutamaan Gender.

Menurut Airin, bahwa peraturan yang dirancangkan oleh pemerintah daerah sangat perlu, mengingat perkembangan Kota Tangerang Selatan yang membutuhkan peraturan daerah. Untuk itu, Ranperda yang diajukan itu disingkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang perlu dirumuskan secepat dan sebaik mungkin.

“Seiring dengan perkembangan Kota Tangerang Selatan, perlu disingkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mengatur kebijakan pemerintah daerah,” katanya. (Ded)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here