Home Berita Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai, BPKAD Tangsel Gelar Bimtek

Terapkan Sistem Transaksi Non Tunai, BPKAD Tangsel Gelar Bimtek

0

Pemerintah Kota ( Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah Implementasi Transaksi Non Tunai Bagi Bendahara Pengeluaran,Bandahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Hotel Soll Marina, Serpong Utara, Selasa (13/3).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Kepala BPKAD Tangsel Warman Syanudin serta puluhan peserta dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Tangsel.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan dalam sambutannya, penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemkot telah diterapkan pada seluruh belanja dan pendapatan, baik belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal mulai 2018.

“Dengan penerapan sistem ini, akan jelas tercatat nilai transaksi dan kelengkapan administrasi dalam sistem online Banking,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan kebijakan non tunai ini tentunya mempermudah setiap transaksi dan catatan keuangan bagi bagian bendahara di organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karena itu, bimtek ini sangat bermanfaat bagi bendahara tentang implementasi transaksi non tunai.

“Terpenting juga untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan transaksi non tunai,” katanya

Kegiatan bimtek ini, sambung Airin merupakan amanah dan reformasi birokrasi tata penyelenggara pengelolaan dan kebijakan keuangan daerah. “Kita harus lakukan penataan pemerintahan mulai dari administrasi hingga keuangan. Dengan sistem non tunai ini dapat mempermudah proses transaksi keuangan,” tegasnya.

Sementara, Kepala BKAD Kota Tangsel Warman Syanuddin menjelaskan, pengelolaan keuangan non tunai tersebut bisa untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah.

“Sosialisasi ini untuk implementasi transaksi keuangan non-tunai, sehingga kedepannya semua transaksi lewat sistem yang dipakai oleh perbankan atau menyesuaikan dengan peraturan,” ucapnya.

Warman juga mencontohkan pemerintah Provinsi DKI yang telah sukses menjalankan transaksi keuangan non tunai sejak 2014 dan menjadi percontohan transaksi non tunai bagi daerah lain.

“Dampak implementasi non tunai ini adalah terwujud efisiensi belanja APBD, memudahkan proses pencatatann dan pengawasan dan mendorong jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” terangnya.

Warman berharap, melalui Bimtek ini diharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik dimasa yang akan datang. Tujuan sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan bagi para pejabat atau pegawai yang melakukan penata usahaan dan akuntansi pelaporan keuangan daerah, sehingga mempunyai kompetensi dan mampu mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan pola non tunai.

“Tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi pejabat pengelola keuangan dan bendahara tentang tata cara transaksi non tunai,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here