Home Berita Kepala BPN Persilakan Tim Saber Pungli Tangkap Petugas Yang Nakal

Kepala BPN Persilakan Tim Saber Pungli Tangkap Petugas Yang Nakal

0

Adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh oknum, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bukan menjadi wewenangnya.

Pasalnya, menurut Candra Genial, Kepala Badan (Kaban) BPN Kota Tangerang, kegiatan BPN bukan untuk menginterverisasi siapa yang melakukan Pungutan Liar (Pungli).

“Intinya kalau ada pungutan-pungutan dari pokmas itu di luar tanggung jawab BPN,” ujar Candra seusai Rapat PTSL di ruang rapat Asda III, Kantor Pemerintah Kota Tangerang kepada awak media, Senin (07/05/2018).

Candra menegaskan, tugas BPN hanya melakukan pengukuran, dan inventarisasi data. Bagi tanah – tanah yang tidak bermasalah dapat dipastikan jadi sertifikat.

“Dan untuk tanah tanah yang bermasalah kita pending untuk penyelesaian sertifikat sampai dengan permasalahannya selesai terlebih dahulu,” katanya.

Sedangkan untuk menangani permasalahan dugaan pungli, Candra mempersilakan tim Saber Pungli untuk menangkap oknum petugas BPN yang nakal dalam menjalankan tugasnya.

“Saya tidak pernah melarang timm saber untuk mengamankan petugas saya, itupun kalau petugas saya salah, Kalau tidak salah yah jangan ganggu. Apalagi dalam rangka memperlancar kegiatan pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini,” imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai program PTSL tahun 2017 yang masih belum selesai keseluruhan yang pernah terlontar dari mulut salah satu penggiat sosial, yaitu Saipul Basri (Marcel), Candra menjawab tidak mengetahui adanya program PTSL tersebut yang belum selesai.

“Nah itu saya sendiri tidak tau berapa persen, karena itu kata anda yang berkata banyak yang belum selesai. Untuk menginterverisasi persoalan ini, kami persilahkan (jangan katanya) didata dari masing – masing Kelurahan. Berapa Kelurahan itu yang tadinya mendapatkan target, misalkan 10 ribu, dia baru dapat 7 ribu sertifikat, berarti ada kekurangan 3 ribu, dan itu contohnya,” terangnya.

“Dan ini jangan hanya cuma ngomong, sampaikan kepada kami, dimana Kelurahan yang kurang targetnya. Dan nanti kita pasti koordinasi dan duduk bersama, apa masalahnya. Jangan – jangan tanahnya sudah bersertifikat, atau jangan jangan surat surat tanahnya belum lengkap. Jadi ga mungkin BPN harus menyelesaikan tanah yang bermasalah, surat ada, patoknya jelas, ukurannya jelas. Tapi kondisnya overlab dengan tetangga, overlab sama ahli waris ahli waris yang lain, jadi tidak mungkin kita selesaikan,” bebernya.

Kendati demikian, Candra juga tidak mengklaim bahwa program PTSL tahun 2017 tersebut, sudah lengkap dan memenuhi target yang diberikan BPN RI.

“Saya tidak menyatakan sudah lengkap semua, dan kalau bisa kita koordinasi, karena kerjaan ini sangat banyak sekali,” paparnya.

Candra menambahkan, terkait dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) itu bukan dari kebijakan BPN. Melainkan tanggung jawab para lurah di daerahnya masing – masing.

“Surat Keterangan (SK) yang diberikan oleh BPN itu untuk kelurahan, bukan buat pokmas,” tandasnya. (Amd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here