Home Berita Mendagri: Mari Kita Kawal Bersama Pemilu Serentak 2019

Mendagri: Mari Kita Kawal Bersama Pemilu Serentak 2019

0

Dalam acara Rakornas KPU RI di di Ecovention Ancol, Jakarta sabtu (17/11/2018), Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan harapan besar atas terselenggaranya Pemilu Serentak 2019, berjalan aman dan lancar, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat atas kerjasama yang baik dari semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah, Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, BIN dan stake holder lainnya.

“Saya kira ini tahapan – tahapan harus kita kerjakan secara bersama – sama, melakukan sosialisasi dari setiap tahapan. Setidaknya peran Pemerintah mulai Presiden sampai kepala desa, RW/RT harus ikut mensosialisasikan tahapan ini dengan baik, dan khususnya di daerah Kabupaten/Kota harus membantu jajaran penyelenggara Pemilu di semua daerah,” jelas Tjahjo.

Ia juga menuturkan bahwa Pemilu Serentak 2019 dari kacamata pemerintah, menjadi satu pilar demokrasi, dan diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pemilu, sehingga dapat mencapai sasaran dari pelaksanaan Pemilu yang lebih substansial.

Selanjutnya, Tjahjo juga mengatakan, dalam upaya memperbaiki kualitas pelaksana Pemilu adalah penting sebagai bagian dari proses kekuatan kekuatan demokrasi.

“Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 7, Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jelas bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Kami sangat percaya pada KPU dengan jajarannya yang punya kewenangan penuh mampu melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dengan baik,” tuturnya.

Tjahjo juga mengatakan, bahwa dinamika regulasi Pemilu perlu diperhatikan dan semua harus paham bahwa sebelumnya ada UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sekarang Undang – Undang tersebut ada penggabungan, yaitu UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Jadi pada pers yang hadir pada Rakornas ini saya tegaskan, bahwa PKPU yang dibuat oleh KPU ini, tidak ada satu titik koma pun yang menyimpang dari UU No 7 Tahun 2017. Ini harus diyakini bahwa dengan detail dikontrol 24 jam melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II ini prinsipnya PKPU sudah jalan, tinggal disosialisasikan” bebernya.

Terakhir Mendagri Tjahjo juga menyampaikan peran dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewajiban membantu dan memfasilitasi Penyelenggara Pemilu.

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi untuk kelancaran penyelanggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, diperlukan persamaan pemahaman dan persepsi antara pemangku kepentingan Pemilu yang ada,” demikian dikatakan Mendagri Tjahjo Kumolo. (MRZ)