Home Berita Diduga Program PKH Dipolitisasi, Massa Demo Kemensos

Diduga Program PKH Dipolitisasi, Massa Demo Kemensos

0

Sejumlah massa yang mengatas namakan Jaringan Muda Merah Putih mendatangi Gedung Kementerian Sosial dan DPP PDI Perjuangan.

Dengan adanya Surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang berisi instruksi untuk memerintahkan semua kader partainya guna merebut posisi Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) 2020.

Surat yang terbit tertanggal 15 juli 2020 dan bersifat rahasia, kini tengah ramai menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.

Menurut Rizki, Program PKH yang sejatinya memberikan manfaat bagi masyarakat miskin saat ini, sangat rentan untuk disalahgunakan. Lebih lanjut, tahun ini adalah tahun Pilkada serentak dan dikhawatirkan terjadi politisasi pada program ini, kata dia selaku ketua umum Jaringan Muda Merah Putih (JMMP).

“Hari ini kami mengelar aksi, menuntut Bapak Juliari Batubara selaku Menteri Sosial untuk mundur dari jabatannya mengingat ada indikasi pembiaran praktek nepotisme dan terindikasi PDIP memakai Instumen politik pada program PKH untuk kepentingan partai,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan penerima manfaatnya. Setidaknya untuk tahun ini Kementerian Sosial menganggarkan sekitar Rp 37,4 miliar dengan sasaran kurang lebih dan 800 ribu keluarga miskin.

“Posisi Menteri Juliari Batubara yang juga sebagi politikus PDI Perjuangan sangat dekat dengan indikasi praktek politisasi dan nepotisme program PKH, terlebih dengan beredarnya surat instruksi tersebut,” ujarnya.

Melansir dari Tempo (5/08/2020) Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga politikus dari PDI Perjuangan ini mengklaim bahwa proses rekrutmen pengurus PKH dilakukan secara terbuka dan tidak ada anggota parpol yang menjadi pengurus PKH. Tentunya pelaksanaan audit terhadap rekrutmen maupun implementasi program ini perlu untuk dilakukan guna menjaga akuntabilitas pelaksanaan program PKH.

“Program PKH kami harapkan mampu menjadi terobosan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, serta dapat dilaksanakan bebas dari kepentingan (kolusi, korupsi dan nepotisme) dan kami meminta KPK untuk mengaudit Kementerian Sosial terkait surat intruksi PDIP. Yang pasti kami akan mengelar aksi demonstrasi kembali dengan masa yang lebih banyak,” tutupnya.