Home Berita PP GPII Bahas Energi Terbarukan Listrik Pasca Pengalihan Subsidi BBM

PP GPII Bahas Energi Terbarukan Listrik Pasca Pengalihan Subsidi BBM

0

Ancaman krisis energi yang berasalkan dari fosil menjadi perhatian di mata dunia tak terlepas di Indonesia. Pasalnya, cadangan energi tersebut diprediksi telah menipis dalam beberapa tahun kedepan. Hal itu juga yang menjadi pembahasan

Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dalam diskusi publik yang digelar di salah satu resto Jakarta, Kamis (15/9).

Diskusi publik yang bertemakan ‘Pencabutan Subsidi BBM Sebagai Percepatan EBT: Transisi dari BBM Fosil ke Energi Listrik’ turut dihadiri beberapa narasumber diantaranya, Pengurus Pusat GPII, Direktorat Pembinaan Program Kelistrikan, dan Pengamat Kebijakan Publik.

Tujuan dari diskusi tersebut diketahui untuk menelaah kebijakan pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM sebagai percepatan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

Ketua Umum PP GPII, Masri Ikoni mengatakan, Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, tengah menghadapi suatu ancaman berbahaya terkait polusi udara. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya asap kendaraan berbahan bakar BBM yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat berbahaya bagi mahluk hidup.

Ia melanjutkan, adanya kebijakan pemerintah terkait pengadaan kendaraan energi listrik dengan upaya penggantian energi fosil BBM ke energi baru terbarukan adalah suatu langkah yang tepat untuk menyelamatkan lingkungan dari ancaman polusi udara.

“Menurut saya, pengadaan motor listrik adalah suatu langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah, karena saat ini Indonesia khususnya di jakarta telah terdampak polusi udara yang sangat mengkhawatirkan, dan seperti yang kita ketahui polusi tersebut juga kebanyakan dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar fosil,” kata Masri dalam sambutannya.

Senada, Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup PP GPII, Achmed mengatakan hasil kajian data pihaknya bahwa cadangan minyak di Indonesia diprediksi hanya akan tersisa dalam waktu 9 tahun kedepan. artinya, setelah 9 tahun kedepan Indonesia akan mengalam krisis energi yang sangat parah apabila pemerintah tidak segera mengambil solusi untuk mengembangkan energi baru terbarukan.

“Adanya kebijakkan pemerintah melakukan transisi BBM ke energi baru terbarukan merupakan solusi yang sangat tepat, dan GPII mewakili pemuda yang sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan, akan terus mengawal upaya pemerintah tersebut,” ujarnya.

Sementara, perwakilan Direktorat, Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Febri menyebutkan, pemerintah saat ini tengah fokus pada tiga komitmen yang hendak diperjuangkan untuk mencegah krisis energi.

“Dapat dilihat dari beberapa pernyataan presiden yang disampaikan dalam tiga even yaitu, pada UNFCC-COP 21, Paris, 2015, pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan sebesar 29% emisi gas rumah kaca (GRK)
2. pada COP 26, Glasgow, 2021. Pemerintah juga menyatakan bahwa Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi nett zero emission dunia,” ungkapnya.

“Kemudian pada tahun 2022 ini, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah G20, dan pada Konfrensi G20 tersebut presiden akan memfokuskan pembahasan pada 3 masalah utama, yaitu, Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Berbasis Data, Transisi Menuju Energi Terbarukan,” pungkasnya.