Beranda Berita Lembaga Anti Korupsi Buka Pos Pengaduan Jual Beli Jabatan

Lembaga Anti Korupsi Buka Pos Pengaduan Jual Beli Jabatan

0

Perombakan pegawai untuk mengisi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru diduga rawan adanya jual beli jabatan di Provinsi Banten. Oleh karenanya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pemuda Muhammadiyah, Madrasah Antikorupsi UMT, dan Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) mengajak masyarakat Banten untuk menjaga dan memantau kegiatan aparatur pemerintah agar tidak terjadi jual beli jabatan dan korupsi.

Ajakan tersebut diserukan dalam diskusi publik yang diadakan di Resto dan Cafe Saung Djati, Jalan Raya Serpong Km.4, BSD, Tangerang  Selatan (Tangsel),  Jumat (20/1/2017).

Dalam diskusi publik ini Sekretaris KASN, Harry Mulya Zein mengatakan, bahwa warga sipil juga harus dapat  berperan dalam pengawasan dan perlu hati-hati karena transaksi  jenis ini sulit dibuktikan.

“Transaksi jabatan sulit dibuktikan karena tidak memiliki nota, orang mau membeli jabatan karena dilengkapi dengan fasilitas, yang eselon ll harus melewati seleksi,” ucapnya.

Banyaknya posisi jabatan yang  akan diganti sekitar 981, terdiri dari 50 pejabat Eselon ll, 248 Eselon lll, dan 683 pejabat Eselon lV. Dengan adanya perubahan ini diduga akan ada akses jual beli jabatan.

Dengan kecurigaan itu untuk menemukan dugaan jual beli jabatan, maka dibentuklah Pos Pengaduan Jual Beli Jabatan, yang berlokasi di kantor ICW Jalan Kalibata Timur IVD No.6, RT.10/RW.8, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemuda Muhammadiyah Jalan Menteng Raya No.62, jakarta Pusat, Madrasah Antikorupsi UMT Jalan Mayjen soetoyono.3 sukarasa, Tangerang, dan Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Alam Sutera Town Centre Blok 10c no.12.

Adnan Topan, Koordinator ICW juga mengatakan bahwa birokrasi yang dilakukan secara sehat akan meningkatkan serta menutup celah korupsi dan bisa menjadi problem solving jangka pajang, maka dari itu tugas dari KASN akan memverifikasi untuk pejabat eselon II.

“Terkait pelayanan warga, untuk jabatan yang dikonstruksikan ke KASN ini bukan sekedar menempatkan sembarang orang. Jadi untuk pelayanan warga yang tidak di konstruksikan KASN harus di cek ulang,” ucapnya.

Kepala Madrasah Antikorupsi UMT, Gufroni menghimbau kepada seluruh masyarakat Banten secara khusus, agar memantau bila adanya jual beli jabatan dengan melakukan pengaduan ke posko pengaduan.

“Jual beli jabatan harus di waspadai khususnya Pemprov Banten, baik dari perantara, orang yang berpengaruh. Orang terdekat  sangat rawan jika tidak di awasi oleh masyarakat sipil, maka jika mengetahui hal ini, langkah yang akan dilakukan ialah melaporkannya ke pos pengaduan ”ucapnya. (Arf)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini