Menjelang tahun politik 2019, perbincangan soal calon Presiden tampaknya tak semenarik membincang calon Wakil Presiden. Menurut Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ, Dr Ma’mun Murod Al-Barbasy, banyak yang berpandangan bahwa calon Presiden paling juga akan berkisar antara Jokowi dan Prabowo.
Soal calon alternatif yang mencoba digagas oleh beberapa elit partai juga belum berani dan tegas menyebut figur. Karenanya, tak terlalu menarik membincang calon presiden.
“Bagi saya, justru yang menarik membincang calon wakil Presiden. Sebab calon Presiden yang terpilih pada Pilpres 2019 akan sangat potensial dan berpeluang besar untuk menjadi Presiden untuk lima tahun berikutnya,” ujar Dr Ma’mun Murod kepada tangerangonline.id, Jum’at (16/3/18).
Ketika ditanyakan sosok siapa yang pantas diusung menjadi cawapres, Ma’mun tak langsung menyebut nama.Namun, sebagai Direktur PSIP, Ma’mun menghendaki agar cawapres nanti harus orang yang paham Islam sekaligus Pancasila.
“Orang yang berani mengatakan saya Muslim tapi saya juga Pancasilais. Tak boleh dibiarkan orang yang tak paham Islam dan Pancasila menjadi cawapres. Sebab kalau cawapres sebatas muslim, tapi tidak paham Pancasila atau bahkan anti-Pancasila itu sangat berbahaya dan tak layak diusung,” tandasnya.
Dalam konteks dialektika, kata Doktor lulusan UI ini, Pancasila harus dipahami sebagai sintesis antara dua kutub ekstrem ideologi, yaitu negara sekular dan teokratik. Pancasila itu “ideologi tengahan”. Negara Pancasila adalah penegasan dari sebuah negara yang bukan negara agama tapi juga bukan negara sekular, tapi negara yang menganggap agama penting.
Menurutnya, letak penting agama jelas secara tegas terdapat pada sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan Pasal 29 UUD 1945.
“Negara Pancasila itu bukan negara agama, tapi negara agamis. Orang yang suka teriak-teriak mengaku paling Pancasila tapi pola pikirnya justru sekular atau skripturalis, sebenarnya cermin dia tak paham Pancasila,” ujarnya
Karena itu, kata dia, orang seperti ini tak boleh dan tak layak diusung menjadi cawapres, baik untuk mendampingi incumbent Jokowi dan kemungkinan juga mendampingi Prabowo.
“Kalau saya disuruh menyebut nama, maka ada beberapa nama orang yang layak mendampingi Jokowi maupun Prabowo. Kalau calon ini berasal dari non partai, maka nama Din Syamsuddin layak diperhitungkan dan dipertimbangkan,” ucapnya.
Mengapa Din Syamsuddin? Karena pengalaman dan aktivitasnya dalam masalah-masalah kenegaraan dan sosial kemasyarakatan tak diragukan lagi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, pergaulannya juga sangat luas dan bisa diterima beragam kalangan.
Ia menambahkan, nama lainnya dari orang non-partai adalah Mahfud MD yang layak juga dipertimbangkan mendampingi Jokowi maupun Prabowo. Mahfud cukup berintegritas juga bisa diterima beragam kalangan. Mahfud juga pengalaman dan pernah terlibat dalam pemerintahan, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai menteri.
Sementara tokoh partai yang bisa dipertimbangkan untuk mendampingi Jokowi maupun Prabowo adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain cukup punya pengalaman di pemerintahan, juga pengalaman sebagai aktivis dan akan banyak membantu dalam menjalin relasi dengan banyak kalangan.
Nama lainnya, lanjut Ma’mun, dari orang partai yang layak diperhitungkan adalah Zulkifli Hasan. Ketua Umum PAN ini selain pernah menjadi menteri juga sekarang menjabat sebagai Ketua MPR. Juga dikenal santun dan supel dan bisa diterima banyak kalangan.
“Keempat nama tersebut saya kira sangat memenuhi kriteria sebagai orang yang paham Islam dan juga Pancasila,” kata Ma’mun. (MRZ)
