Beranda Berita Warga Villa Bintaro Indah Menang Kasasi Atas Perizinan RS IMC Bintaro

Warga Villa Bintaro Indah Menang Kasasi Atas Perizinan RS IMC Bintaro

0

Mahkamah Agung RI mengabulkan secara seluruhnya Kasasi Warga RT 05 RW 11 Villa Bintaro Indah Tangerang Selatan, atas gugatan terhadap SK IMB dan Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangsel kepada Rumah Sakit IMC Bintaro.

Diungkapkan koordinator warga, Walneg S. Jas, proses panjang peradilan sudah dilalui oleh warga hingga putusan kasasi.

“Alhamdulillah akhirnya kebenaran itu hadir dengan adanya keputusan MA Nomor 448K K/TUN/LH/2018, dimana gugatan warga dengan nomor registrasi perkara 22/G/LH/2017/PTUN-SRG yang ditolak pada pengadilan tingkat 1 dan banding, akhirnya terima dan dikabulkan secara seluruhnya oleh pengadilan tingkat Kasasi MA,” ujarnya.

Dalam surat pemberitahuan amar putusan kasasi yang dikirimkan oleh PTUN Serang kepada warga RT 5 RW 11 Villa Bintaro Indah tertanggal 6 November 2018, dicantumkan kutipan amar putusan MA berbunyi antara lain:
Mengadili; 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (terdapat nama 13 pemohon); 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan putusan nomor 28/LH/2018/PT.TUN.JKT tanggal 03 April 2018 yang menguatkan Putusan PTUN Serang No. 22/G/LH/2017/PTUN-SRG tanggal 15 November 2017.

Lebih lanjut dalam amar putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal SK Walikota Tangsel tentang izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan RS IMC yang berlokasi di Jalan Jombang Raya Nomor 56 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangsel. Serta mewajibkan tergugat dalam hal ini adalah Walikota Tangsel untuk mencabut kedua Surat Keputusan tersebut.

“Atas keputusan tersebut, warga masyarakat pertama-tama sangat bersyukur bahwa kebenaran dan keadilan dapat diperoleh meskipun dengan perjuangan yang panjang dan penuh air mata,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Walneg melalui keterangan tertulis yang diketahui Dahlan Pido SH MA selaku kuasa hukum penggugat, warga mengingatkan Walikota dengan jajarannya agar mentaati keputusan ini dan segera melaksanakan perintah MA untuk mencabut dua SK yang terlanjur dikeluarkan.

“Lembaga peradilan tertinggi dinegara ini sudah menyatakan kedua SK Walikota tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, maka Walikota Tangsel beserta jajarannya harus tunduk kepada hukum yang berlaku,” jelas Walneg.

Selanjutnya, atas putusan ini warga akan mengambil langkah aksi berikutnya antara lain segera mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN Serang.

Warga juga menghimbau kepada Walikota Tangsel agar segera berpihak kepada aspirasi warga untuk mengeksekusi RS IMC. “Jangan malah merespon putusan MA ini dengan misalnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK),” terangnya.

Kuasa Hukum RS IMC Bintaro, Jefry MA kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya sendiri belum membaca dan mengetahui isi putusan MA No. 448K/TUN/LH/2018 tanggal 25 September 2018 tersebut.”Saya sendiri belum membaca detail putusannya. Namun tau, amar dikabulkan yang berbeda dengan amar di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dan amar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang fakta hukumnya sudah kita jabarkan pada proses dan tahapan persidangan,” ungkap Jefry sebagaimana dikutip laman detak tangsel.

Meskidemikian, pihaknya selalu menghormati setiap proses hukum yang berlaku. Perlu diketahui, rumah sakit bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Ia pun akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum yang disediakan oleh negara. “Menghormati keputusan MA di tingkat kasasi, menggunakan hak melakukan upaya PK, dan dengan upaya PK kami memohon keadilan setingginya melalui fakta hukum dan bukti yang sudah terperinci yang kami jabarkan,” tandasnya.(Ed)