Home Berita PP GPII Masif Sosialisasi Subsidi Energi Yang Berkeadilan

PP GPII Masif Sosialisasi Subsidi Energi Yang Berkeadilan

0

Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) menggelar kegiatan Webinar bertajuk ‘Subsidi Energi Yang Berkeadilan’. Rabu (28/9). Kegiatan tersebut lantaran untuk menakar dan menalaah kembali sejauh mana pembagian subsidi energi di Indonesia telah berjalan dengan adil.

Webinar tersebut dihadiri oleh Founder Centre For Energy and Innovations Technology Studies (CENITS), Soni Fahuri, Ketua Umum PB Perhimpunan Islam Nusantara, Awwaludin, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Alam PP GPII, Achmad S Anwar dan puluhan peserta yang sangat antusias mengikuti webinar tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Ujang Rizwansyah menyampaikan bahwa diskusi mengenai kebijakan pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM dan kajian terkait Energi baru terbarukan.

“Bahwa pemerintah dengan situasi seperti ini, tetap akan mendukung atau mengutamakan hak-hak masyarakat jangan sampai seluruh masyarakat sampai di tingkat bawah terdampak dari kenaikan harga-harga yang tidak merata, dan saya melihat pemerintah juga terus berusaha secara berkeadilan dapat menjaga kesetabilan harga-harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Ujang.

Sementara itu, Founder Center For Energy and Innovation Tecnology Studies (CENITS), Soni Fahuri menyampaikan bahwa Ketika membahas tentang energi dan sumber daya alam, perlu untuk terlebih dahulu membahas tentang konsep kawasan nusantara. Secara geografis, Kawasan Indonesia diapit oleh dua benua yakni Benua Asia dan Australia sehingga wilayah Indonesia sering dilintasi oleh transportasi laut.

“Jadi, negara kita itu diapit oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, sehingga secara geografis, negara kita itu sering dilintasi oleh banyak transportasi laut. Ini artinya, Ketika distribusi untuk BBM maupun sumber daya lainnya. Artinya pemerintah akan lebih progres untuk mendistribusikan BBM keseluruh pelosok di Indonesia dari sabang sampai Merauke,” kata Soni.

Menurutnya, fokus subsidi pemerintah untuk BBM pada tahun 2020 sekitar 14,48 persen dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sampai 15,58 persen dari APBN. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk menarik subsidi BBM, karena secara realitas di masyarakat, anggaran yang membengkak untuk subsidi tersebut tidak berjalan secara merata dan berkeadilan.

Lebih lanjut, sementara, Ketua Umum PB Perhimpunan Islam Nusantara, Awwaludin menyamapikan bahwa subsidi energi yang berkeadilan harus dipahami dari segi bagaimana energi dibutuhkan masyarakat dapat sampai hingga ke berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok-pelosok secara merata.

Ia juga menjelaskan bahwa langkah pemerintah Jokowi dalam upaya menerapkan energi yang berkeadilan sudah sangat baik, dan Awal pun menekankan bahwa subsidi energi ini tidak hanya terkait BBM tetapi juga energi-energi lainnya seperti listrik dan gas.

“Bicara subsidi ini bukan hanya kita berbicara tentang BBM tapi hal-hal yang lain juga tentang bagaimana listrik, gas, yang hari ini memang dari era bapak Jokowi ini memang sudah ingin mengupayakan energi yang berkeadilan. Energi berkeadilan ini maksudnya bagaimana energi dapat sampai ke pelosok-pelosok,” ungkap Awwaludin.

Masih didalam webinar, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Alam PP GPII, Achmad S Anwar mengatakan konsep berkeadilan adalah ketika negara menyediakan atau memfasilitasi masyarakat dengan gotong royong untuk mewujudkan energi yang berkeadilan.

“Kalo bisa dan diizinkan saya untuk menggabungkan persepsi dari makna keadilan itu, adalah ketika negara harus menyediakan atau memfasilitasi, lalu kita bersama-sama bergotong royong, untuk mewujudkan energi yang berkeadilan, setelah itu pengoptimalisasian,” kata Achmad.

Menurutnya, berdasarkan pidato Presiden dalam pertemuan-pertemuan Internasional telah menghasilkan sebuah kesepakatan dari berbagai negara tentang kolaborasi percepatan agenda energi berkeadilan atau transisi energi baru terbarukan.

“Konfrensi tingkat tinggi di Jerman kemudian menghasilakan kesepakatan dari negara-negara untuk berkolaborasi, percepatan agenda energi berkeadilan atau transisi energi baru terbarukan,” pungkasnya. (Ris)