Pemerintah Kabupaten Pandeglang membatalkan pengadaan sepeda listrik yang diperuntukkan RT dan RW di wilayah Pandeglang. Pembatalan itu lantaran terjadi defisit anggaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pandeglang Yahya Gunawan Kasbin mengatakan, anggaran pengadaan sepeda listrik nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi.
“Untuk pengadaan sepeda listrik Rp 38 Miliar tidak jadi, meskipun belum diputuskan. Karena dananya akan kita gunakan untuk menutupi defisit anggaran. Tidak ada lagi jalan selain ini diputuskan,” katanya, Senin (22/5/2023).
Dikatakannya, pembatalan pengadaan sepeda listrik ini dibatalkan akibat adanya perubahan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) alhasil harus melakukan efisiensi anggaran daerah dan melakukan refocusing sampai 50 persen.
“Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang telah mengalami defisit hingga mencapai Rp 217 Miliar. Untuk menutupi defisit itulah Pemkab Pandeglang menerapkan skema langkah refocusing di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini baru selesai 10 OPD yang melakukan refocusing,” kata Yahya.
Ia melanjutkan, refocusing yang dilakukan BPKD dengan megambil dari anggaran belanja dasar di setiap OPD, dan kegiatan yang dianggap tidak urgen.
“Diambil dari belanja dasar masing-masing OPD, kegiatan yang tidak terlalu urgen, dan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya tidak mewajibkan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bakal mendistribusikan sepeda listrik untuk tiap RT/RW se-Kabupaten Pandeglang. Pengadaan sepeda listrik itu rencananya akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 dengan nilai Rp 38 miliar.
“BPKD Pandeglang hanya memposisikan anggarannya saja, untuk pembelian sepedanya melalui lelang yang mekanismenya sudah di alokasikan 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang,” kata Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang, Yahya saat ditemui di kantor Bupati Pandeglang, Senin (9/1/2023).
Ia pun meminta kepada elemen masyarakat untuk mengawal dan mengawasi pengadaan sepeda listrik tersebut agar terlaksana dengan baik.
“Kita sudah menganggarkan sebesar Rp 38 miliar, satu unit sepeda setiap RT/RW nya jadi berbentuk pengadaan barang sepeda listrik. Yah dikawal lah sama teman-teman,” ujarnya.
Sepeda listrik tersebut, lanjut Yahya, nantinya dipergunakan untuk keperluan operasional pengurus RT/RW dalam menjalankan tugasnya. (Dan)
