Beranda Berita LHP BPK Soal Pajak Air Permukaan, Akademisi Usul Pembentukan Dewan SDA

LHP BPK Soal Pajak Air Permukaan, Akademisi Usul Pembentukan Dewan SDA

0

Akademisi Universitas Pamulang (Unpam) Suhendar menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) tahun 2023 terkait pajak air permukaan.

Dosen Fakultas Hukum tersebut lebih menyoroti dasar hukum pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Hal tersebut, menurut Suhendar, merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Air permukaan ini kan merupakan sumber daya alam milik semua masyarakat yang penggunaanya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sudah membuat kebijakan tata kelolah sumber daya air yang terakhir dalam UU SDA tersebut,” katanya, Senin (24/6/2024).

Ia mengatakan, air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Makanitu, kehadiran negara menjadi penting bagaimana mengelola pemanfaatan air agar hak setiap individu dapat terwujud.

“Artinya tidak bisa di kelola oleh sistem market atau pasar, di sinilah  butuh sekali kehadiran Negara termasuk Pemerintah Daerah dalam mengatur pendistribusiannya,” terang Suhendar.

Oleh karena itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, terkait pemanfaatan air permukaan, perlu adanya rencana pola pengelolaan dan pembentukan Dewan Sumber Daya air (SDA).

“Nah, ini adalah pihak-pihak yang dibenarkan dalam melakukan pengusahaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Nah ini di kembalikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten apakah mereka sudah merespon itu dan membentuk dewan tersebut sesuai Undang-Undang sumber daya air di tahun 2019 itu memang harusnya sudah ada,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Dewan SDA nanti dapat menginventarisir kebutuhan dasar air yang akan didistribusikan ke masyarakat.

“Dengan adanya dewan sumber daya air ini yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat sehingga bisa menginventarisasi, memetakan, baik jumlah kebutuhan maupun jumlah ketersediaan sumber daya air. Sehingga  dalam jangka panjang tidak ada persoalan kris air bersih di Daerah tersebut,” tuturnya.