Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Provinsi Banten akan digelar pada tahun 2017 mendatang. Aroma pesta demokrasi lima tahunan tersebut sudah mulai terasa dengan banyaknya nama bakal calon gubernur bermunculan.
Sebelum jauh bergulir, Komunitas Masyarakat Banten Bersatu yang terdiri dari beberapa organisasi, seperti Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Komite Nasional Pemuda Demokrat (KMPD) dan Koalisi Bersama Rakyat (Kibar), mengingatkan pemimpin Banten kelak, harus tokoh lokal dan memiliki ikatan sosial kultural dengan Banten.
“Saat ini sudah bermunculan nama-nama seperti Wawan Iriawan dari Partai NasDem, Andhika Hazrumy dari Golkar, Wahidin Halim dari Demokrat, Ketua Kadin Banten, Mulyadi Jayabaya serta Incumbent Rano Karno dan yang terbaru, Tantowi Yahya dari Golkar,” kata Suhalemi Ismedi, Sekretaris Daerah (Sekda) LIRA Provinsi Banten.
Ditegaskan Ismedi, Komunitas Masyarakat Banten Bersatu bersikap bahwa siapa pun yang penting orang Banten dan sudah teruji. “Jika titipan dari luar, ujug-ujug nyalon dan tidak punya sejarah di Banten, kami kira Banten ini tidak akan pernah maju. Akan stagnan terus pembangunannya. Maka itu, masyarakat harus jeli dalam memilih calon pemimpinnya,” ujar mantan anggota KPUD Kabupaten Tangerang itu.
Dia juga mengkritik kepemimpinan Gubernur Banten Rano Karno. Secara nasabnya, ujar Ismedi, tidak punya ikatan sosial dengan Banten. “Coba tengok Rano Karno, selama memimpin apa yang sudah diraih? Belum ada kan?,” sorot Ismedi.
Sementara perwakilan dari KMPD, Imen Saragih menambahkan, mengacu pada undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 6 Tahun 2005, siapa pun bisa maju menjadi pemimpin daerah. Hanya saja, Komunitas Masyarakat Banten Bersatu diakuinya menginginkan pemimpin yang merupakan tokoh lokal, supaya chemistry antara rakyat dan pemimpinnya dapat terjalin lebih baik.
“Terus terang, kami rindu orang asli banten yang tahu seluk beluk Banten menjadi pemimpin di Tanah Jawara ini. Maka itu, jangan sampai masyarakat diajak memilih calon yang tidak berkompeten, yang cuma modal populer tapi etos kerjanya nol,” ujar anggota DPRD Provinsi Banten periode 2004-2009 ini. (Dra)
