Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena akan membebani buruh nantinya.
FSPMI meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No 9 tahun 2016 tentang iuran jaminan kesehatan yang akan diberlakukan pada tanggal 1 April 2016 mendatang.
“Kami menolak sepenuhnya. Bagaimana mungkin iuran akan dinaikan, sedangkan dana iuran yang yang sudah ada belum dioptimalkan,” ujar Ketua PC FSPMI Tangerang, Riden Hatam Aziz kepada tangerangonline.id melalui pesawat telepon pada pukul 20.55 WIB, Selasa (14/3).
Riden mengharap pemerintah agar lebih fokus kepada optimalisasi hasil iuaran yang sudah berlaku. Menurutnya, saat ini jumlah iuran sudah mencapai angka Rp 25 Triliun. “Angka tersebut sudah besar. Hanya saja pemerintah belum mengoptimalkan. Jika desakan kami tidak didengar, maka kami akan demo besar-besaran. Dari Tangerang, kami sudah siapkan 5 ribu massa aksi,” tutupnya. (Muf)
