Home Berita Organisasi Angkutan Minta Taksi Online Masuk Anggota Organda

Organisasi Angkutan Minta Taksi Online Masuk Anggota Organda

0

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta ketegasan Pemkot Tangsel untuk melakukan penanganan terhadap keberadaan taksi online. Ketegasan tersebut, berupa razia taksi online agar taat aturan.

“Apa yang dilakukan Pemerintah DKI terhadap taksi online patut ditiru. Kami berharap pemerintah Tangsel melakukan hal yang sama. Tujuanya agar pemilik taksi online mengurus Kir sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada,” kata Ketua Organda Tangsel, Yusron Siregar.

Yusron menambahkan, Organda sendiri saat ini sudah melakukan sosialisasi kepada semua pihak agar taksi online mengurus ijin. Pengurusan ijin ini untuk mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi atau badan usaha.

“Sesuai dengan Undang-Udang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas semua kendaraan angkutan umum wajib berbadan koperasi atau perusahaan PT atau BUMD dan BUMN. Hanya ada 4 kriteria,” ujarnya.

Untuk itu taksi online agar membuat koperasi kemudian didaftarkan ke Organda sebagai organisasi resmi yang dilindungi undang-udang. Bahkan jika merujuk pada Surat Keputusan Gubernur nomor 4 tahun 2008 Tentang Kartu Tanda Anggota (KTA) semua angkutan umum wajib terdaftar di Organda.

“Jika angkutan umum tidak memiliki KTA Organda itu tidak diberikan layanan uji Kir. Ini sudah aturan yang ada bahkan keputusan SK Gubernur sudah diperbaharui pada 2015 nomor 62,” tambahnya.

Upaya DKI melakukan operasi sebagai tindakan tegas untuk memotong usaha ilegal. Dengan tidak melakukan uji Kir maka tidak ada pemasukan ke khas daerah sementara dapat dipastikan pemilik taksi online di Tangsel cukup banyak.

“Kami belum bisa menyebut berapa jumlahnya tapi kiranya cukup banyak. Dan ini yang dirugiakan bukan hanya penyedia jasa angkutan umum seperti taksi pelat kuning tapi pemerintah juga ikut dirugikan,” paparnya.

Pajak kendaraan dan Uji kir berlaku berdasarkan domisili sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Baik perorangan atau perusahaan wajib pajak berdasarkan keterangan wilayah.

“Meski DKI Jakarta meminta supaya uji Kir harus di Jakarta tapi soal pajak dan uji kir itu harus berdasarkan domisili,” tambahnya.

Ada dua kelompok angkutan umum, yaitu angkutan dalam trayek di antaranya angkutan kota, AKAP dan lintas wilayah. sedangkan angkutan bukan dalam trayek disebutkan taksi, angkutan karyawan, angkutan antar jemput seperti travel dan rental.

“Pada kelompok kedua itu angkutan namun berpelat hitam bukan kuning. Sedangkan kelompok utama adalah angkutan berpelat kuning. Ini yang belum masuk dalam undang-udang yang berlaku dan perlu diatur lebih lanjut taksi online masuk yang mana,” tambahnya.

Tentunya pertimbangan jika taksi online berpelat kunging pasti akan berat maka kemungkinan besar masuk pada rental berpelat hitam tapi untuk penumpang.

“Ini pasti jadi perimbangan pemangku kepentingan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan ini,” pukasnya.

Tangsel juga ikut dirugikan dengan maraknya jasa travel atau rental, sebab Tangsel cuma dijadikan sebagai lahan parkir bus-bus yang beroperasi di luar Tangsel dan menimbulkan kemacetan.

“Dalam aturanya sudah jelas UU 2009, kendaraan yang beroperasi lebih dari tiga bulan wajib melapor kepada samsat dan uji kir. Pool amat banyak di Tangsel dan mereka tidak melapor,” bebernya.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Tangsel harus jeli dalam melihat kenadaan itu. jika satu pool bus isinya ratusan kendaraan sedangkan titiknya cukup banyak.

“Dihsub perlu kerja ekstra dalam menyikapi persoalan ini jangan sampai mereka dibiarkan,” ia menyarankan.

Persoalan lain jasa rental di Tangsel masih dikelola pribadi dengan CV. Sementara CV tidak masuk kriteria dalam aturan yang berlaku 4 kriteria di atas. “Ini adalah kenyataan yang harus dilihat bersama-sama,” tambahnya. (Ded)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here