Usai bertemu dengan Jajaran Direksi PT Angkasa Pura (AP) II pada hari ini, Senin (20/3), Kepala Desa Rawa Rengas, Ingkil mengatakan pertemuan tersebut merupakan yang pertama dan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas masalah harga yang diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“AP II akan mempertemukan masyarakat kembali pada 30 Maret 2017 mendatang untuk pembahasan lanjutan tentang penilaian KJPP,” kata Ingkil kepada wartawan di Kantor Cabang Utama AP II Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (20/3/2017).
Menurutnya, Dirut AP II belum dapat memberikan keputusan terkait beberapa yang menjadi poin tuntutan masyarakat Desa Rawa Rengas.
“Dirut AP II belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat, dia meminta Pemprov (Banten) menjembatani dan yang menyangkut masing-masing pelaksana dan kewenangan,” ujarnya.
Pertemuan hari ini sambung Ingkil, belum menemukan hasil fix, karena PT Angkasa Pura II hanya membayar ganti kerugian sesuai dengan harga yang diberikan oleh KJPP Doli Siregar.
Terpisah, Corporate Secretary AP II Agus Hariyadi mengatakan, dengan pertemuan tersebut pihaknya menyambut baik kedatangan dari perwakilan masyarakat yang datang dengan suasana baik dan damai. Pada kesempatan tersebut masyarakat menyampaikan 8 poin aspirasi.
“Dari 8 poin tersebut, terdapat 2 poin yang direspon baik oleh Dirut APII. Yang lainnya bukan kewenangan dari AP II. Yang menjadi kewenangan AP II Itu masalah pekerjaan. Alhamdulillah Dirut juga langsung responsif masalah ini,” tuturnya.
Kendati demikian, ia meminta kepada masyarakat agar mengetahui dan mengikuti aturan serta mekanisme yang ada dan dilakukan secara bertahap.
“Misalkan ada 200 yang mendaftar pekerjaan, dan hanya ada 50 yang dibutuhkan. Maka mereka harus mau melalui seleksi untuk ini, karena kita juga punya aturan dan ketentuan, itu yang pertama,” ujarnya.
Dia melanjutkan, poin kedua yang disepakati adalah kontribusi AP II pada masyarakat sekitar. Agus mengaku masyarakat sudah mengakui adanya kontribusi AP II, namun mereka menganggap masih kurang. Dalam hal ini AP II melakukan sistem terbalik.
“Jadi Dirut tadi bilang, sekarang sistemnya saja yang dibalik. Jadi apa yang mereka butuhkan bisa diajukan, karena kita memang ada anggaran untuk itu dan jadinya apa yang dibuatkan tidak akan sia sia,” imbuhnya.
Terkait dengan permintaan warga mengenai harga yang dinilai terlalu murah, Agus mengaku hal itu bukan wewenang dari AP II, namun pihaknya akan tetap memberi akses untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan KJPP.
“Tetap nanti kita akan bantu komunikasikan ke pihak KJPP. Karena pertemuan sekarang bukan merupakan pertemuan terahir melainkan pertemuan pertama yang akan dilanjutkan tanggal 30 nanti,” tutup Agus.(Rmt)
