Forum Serikat Pekerja Penerbangan dan Pariwisata menyelenggaran diskusi konsolidasi di Kantor AirNav Indonesia di Jalan H Juanda No.1, Neglasari, Kota Tangerang pada Senin (4/3/2024) sore.
Diskusi dengan tema ‘Urung Rembug Serikat Pekerja Penerbangan dan Pariwisata’ ini dihadiri 14 serikat pekerja sektor penerbangan dan pariwisata diantaranya, SEKARPURA 2 (Serikat Karyawan Angkasa Pura 2), SKYNAV (Serikat Karyawan Airnav Indonesia), GEC (GMF Employee Club), APG (Asosiasi Pilot Garuda).
Hadir pula, SP AP1 (Serikat Pekerja Angkasa Pura 1), AK AP1 (Asosiasi Karyawan Angkasa Pura 1), SEKAR ACS (Serikat Karyawan ACS), SEKARGA (Serikat Karyawan Garuda Indonesia), APIC (Asosiasi Pilot Citilink Indonesia), SIPERKASA (Serikat Pekerja Gapura Angkasa), SEKACI (Serikat Karyawan Citilink Indonesia), IKAGI (Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia), SP SARINAH (Serikat Pekerja Sarinah) dan SP TPK Koja & Aliansi SP Pelabuhan.
Ketua Pelaksana dan Ketua Umum SKYNAV), M. Zahrudin dalam sambutannya mengatakan bahwa konsolidasi pekerja sektor penerbangan dan pariwisata perlu dilaksanakan dan rutin digelar agar tetap bersinergi dalam keberlangsungan perusahaan serta kesejahteraan karyawan atau pekerja.
“Perlunya upaya konsolidasi seluruh serikat pekerja sektor penerbangan dan pariwisata dalam menjawab tantangan ke depan, baik di sektor bisnis maupun hubungan industrial, dan memastikan keselarasan dan sinergisitas antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja. Acara hari ini adalah awal dan dipastikan keberlanjutannya ke depan,” kata M.Zahrudin.
Hadir sebagai narasumber, Kadisnakertrans Pemprov Banten Septo Kalnadi menuturkan tentang pentingnya para pihak mengedepankan dialog sosial dalam menyikapi dinamika hubungan industrial dan mencegah adanya perselisihan.
“Disnakertrans Pemprov Banten tentunya akan mengawal optimalisasi hal ini dan memberikan pelayanan prima kepada para pihak,” ujar Septo Kalnadi.
Pada kesempatan yang sama, Masykur Isnan sebagai pemateri kedua menyampaikan bahwa peran serikat pekerja sebagai strategic bussines partner perusahaan, basis intelektualitas perlu dibangun.
“Untuk hal tersebut dan memastikan terwujudnya mutual trust, understanding, respect satu sama lain. Tantangan BUMN ke depan diantaranya, corporate action, harmonisasi regulasi/kebijakan perlu disikapi dengan objektifitas, transparansi dan fairness,” tuturnya.
“BUMN merupakan institusi korporasi yang melibatkan hadirnya negara, sejatinya menjadi candradimuka perwujudan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, good corporate governance, prinsip kehati-hatian dan pematuhan terhadap undang-undang, termasuk di sektor penerbangan dan pariwisata yang faktanya menjadi salah satu titik tumpu ekonomi nasional,” pungkas Masykur Isnan. (Rmt)
